Mahfud: Pemerintah Tak Pernah Bahas Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak pernah membahas soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

.“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan tersebut,” sambung dia.

Baca juga: “Testing the Water” ala Jokowi soal Wacana Penundaan Pemilu...

Selama ini yang terjadi, kata Mahfud, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dua kali memimpin rapat kabinet bersama dirinya, Mendagri Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tidak memboroskan anggaran. Rapat digelar pada 14 dan 27 September 2021. 

Ia mengatakan, Jokowi meminta agar masa kampanye tidak terlalu lama. Presiden juga meminta agar tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil Pemilu dan Pilkada 2024.

“Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet baru tahun 2024 tidak terlalu lama. Ini disampaikan oleh Presiden pada rapat tanggal 14 September 2021,” ungkap Mahfud.

Mahfud menambahkan, Jokowi meminta dirinya, Tito, dan Budi Gunawan untuk berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan DPR guna menentukan jadwal pemilu.

Berdasarkan rapat lintas kementerian/lembaga di Kemenko Polhukam pada 17 September 2021 dan 23 September 2021, kata Mahfud, pemerintah mengusulkan pemungutan suara pada 8 atau 15 Mei 2024.

“Ini disetujui oleh rapat kabinet yang dipimpin Presiden pada tanggal 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR,” ungkapnya.

Tahun ini, usulan penundaan pemilu pertama kali dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Beberapa hari kemudian, Partai Golkar dan PAN juga punya narasi yang sama.

Sementara itu, enam parpol lain yang memiliki kursi di MPR/DPR, yakni PDI-P, Nasdem, Demokrat, PKS, PPP, dan Partai Gerindra menyatakan menolak.