Kisah PAN "Koalisi Tanpa Keringat" Jokowi yang Tak Dapat Kursi Menteri, Kini Dukung Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu pengusul penundaan Pemilu 2024. Partai berlambang matahari putih ini merupakan partai koalisi yang tidak mendapat jatah kursi menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sama seperti di periode pertama Jokowi memimpin Indonesia, PAN bergabung ke koalisi setelah Jokowi resmi menjadi presiden. Saat Pilpres 2019, PAN mendukung pesaing Jokowi, yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Bergabungnya PAN ke barisan pendukung pemerintah berawal ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengikuti pertemuan antara Jokowi dan ketua-ketua umum partai koalisi pada Rabu (25/8/2021).

PAN kemudian menyatakan resmi bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah atas kesepakatan dalam Rapat Kerja Nasional II PAN yang berlangsung pada Selasa (31/8/2021).

Meski begitu, PAN sampai saat ini belum juga memperoleh kursi menteri di kabinet Jokowi.

Baca juga: 3 Ketum Koalisi Jokowi Bicara Perpanjangan Kekuasaan 3 Hari Berturut-turut, Suarakan Siapa?

Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi mengatakan, masuknya PAN dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin tidak serta mendapat akomodasi politik.

"Berbeda dengan parpol-parpol lain yang ikut 'berdarah-darah' mengusung Jokowi dari awal, tentu perlakuan Jokowi terhadap PAN bisa dipahami. PAN koalisi tanpa keringat," ujar Ari Juaedi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Di periode pertama Jokowi, PAN juga melakukan manuver yang sama. Setelah mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Pilpres 2014, PAN lalu merapat ke Pemerintahan Jokowi di tahun 2016.

Saat itu, PAN mendapat jatah satu kursi menteri. Elite PAN, Asman Abnur ditunjuk sebagai Menpan-RB pada reshuffle kabinet jilid II, Juli 2016. Asman Abnur menggantikan posisi yang ditinggalkan politikus Hanura Yuddy Chrisnandi.

Asman Abnur kemudian mengundurkan diri pada Agustus 2018 lantaran manuver PAN yang kembali berpihak kepada pesaing Jokowi di Pilpres 2019.

Ketika itu, Amien Rais yang masih menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN memutuskan untuk mendukung Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: PAN Tak Dapat Kursi Menteri, Sekjen: Kami Sadar Bukan Pendukung Jokowi

Namun desakan kader agar PAN mendukung Pemerintahan Jokowi tak lagi bisa dibendung pada tahun 2021.

PAN sempat bergejolak hingga akhirnya Amien Rais tersingkir dari partai yang didirikannya itu. Kini Amien Rais mendirikan partai baru, yaitu Partai Ummat.

"DNA-nya PAN tidak mau lama-lama di luar ring kekuasaan akibat positioning PAN yang salah di era Amien Rais," ucap Ari.

Meski mengalami perpecahan demi untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, PAN belum juga mendapat jatah menteri dari Jokowi.

Menurut Ari, hal tersebut juga dikarenakan belum adanya posisi yang memungkinkan untuk diisi oleh kader PAN.

"Kue jabatan eksekutif demikian terbatas porsinya sementara parpol yang menginginkanya banyak. Postur kabinet yang semula ramping pun mengalami ekstens untuk menampung kader parpol pengusung dan relawan," tuturnya.

"Penciptaan posisi wakil menteri hendaknya dibaca sebagai bentuk akomodasi terhadap parpol dan relawan," lanjut Ari.

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia ini menilai, balas jasa Jokowi kepada PAN akan diberikan lewat kekuasaan di luar jabatan menteri. Salah satunya, kata Ari, dengan penambahan posisi pimpinan di DPR yang berasal dari PAN.

"Tidak ada makan siang yg gratis apalagi dalam politik. Tentu dukungan PAN akan diakomodir dalam porsi lain," sebut dia.

"Misalnya tawaran duta besar, komisaris atau porsi jabatan di parlemen," imbuh Ari.