Jokowi Dinilai Perlu Bersikap Lebih Tegas Terkait Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, Presiden Joko Widodo untuk memberikan pernyataan yang lebih tegas dalam menyikapi wacana penundaan Pemilihan Umum 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Burhanuddin berpandangan, pernyataan Jokowi yang menyatakan akan patuh terhadap konstitusi tidak setegas pernyataannya dahulu saat menolak wacana memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Kalau soal penolakan terhadap tiga periode, Presiden Jokowi sudah dua kali kali mengatakan penolakan itu secara terang benderang, tetapi soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Presiden Jokowi belum memberikan pernyataan yang tegas," kata Burhanuddin dalam webinar yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Sabtu (5/3/2022).

Menurut Burhanuddin, pernyataan Jokowi yang mengaku akan patuh dan taat pada konstitusi dalam menyikapi wacana penundaan pemilu bukanlah pernyataan yang jelas.

Baca juga: Jokowi Dulu Bilang Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tampar Mukanya, Kini Sebut Itu Bagian Demokrasi

Bahkan, ia menilai, pernyataan tersebut dapat ditafsirkan sebagai bentuk dukungan diam-diam untuk melanjutkan agenda menunda pemilu.

Sebab, dalam pernyataannya, Jokowi juga menyebutkan bahwa ide menunda pemilu boleh saja diusulkan sebagai bagian dari demokrasi.

"Kalau misalnya masih seperti yang kita baca di Kompas hari ini bahwa statement menterinya itu bagian dari demokrasi, tidak salah dong orang mengaitkan bahwa ada kepentingan atau interest dari pihak-pihak tertentu di sekitar Istana yang menginginkan penundaan pemilu," kata Burhanuddin.

Oleh karena itu, ia mendorong Jokowi untuk memberikan pernyataan yang lebih tegas terkait wacana penundaan pemilu untuk mengakhiri spekulasi publik bahwa ada andil Istana di balik munculnya isu tersebut.

Baca juga: Akhirnya Jokowi Buka Suara: Janji Patuhi Konstitusi, tapi Sebut Wacana Penundaan Pemilu Tak Bisa Dilarang

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Meski demikian, Jokowi menyatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.

Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.

"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi," ujarnya.