Saat PAN, PKB, dan Golkar Satu Suara Soal Perpanjangan Jabatan Presiden...

Muhaimin khawatir jika Pemilu tetap digelar 2024 maka akan mengganggu stabilitas ekonomi.

"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin dalam keterangannya, Rabu.

Sementara itu, Airlangga Hartarto juga menampung aspirasi terkait perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga bisa menjabat selama 3 periode.

Baca juga: Soal Usulan Pemilu Ditunda, Perindo: Presiden Tak Tertarik, Mungkin Maunya Cak Imin Saja

Aspirasi itu diterima Airlangga dari petani di Kabupaten Siak, Riau, di tengah-tengah kunjungan kerjanya selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia pun berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ujar Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2/2022), dikutip dari siaran pers.

Usulan pengusaha

Adapun pada Januari lalu, usulan memperpanjang masa jabatan presiden ini juga disampaikan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengeklaim, usulan itu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya.

Dengan alasan, pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 sehingga para pengusaha berharap penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda.

Baca juga: Tolak Wacana Pemilu Diundur, PDI-P: Tak Miliki Landasan Hukum yang Kuat!

Ditolak PDI-P

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menolak usulan penundaan pemilu.

PDI-P, kata Hasto, taat pada Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

"Dengan demikian, tidak ada sama sekali ruang penundaan pemilu," ujar dia.

Hasto mengatakan, periodisasi pemilu lima tahunan membentuk kultur demokrasi. Apabila kultur periodisasi tersebut diganggu, maka akan hanya berdampak pada instabilitas politik.

Baca juga: Usul Pemilu Diundur, Muhaimin Dinilai Terapkan Strategi Buying Time

"Jadi, daripada berpikir menunda Pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu," kata Hasto.

Kontraproduktif

Menurut Arya Fernandes, pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) wacana memperpanjang masa jabatan presiden kontraproduktif dengan semangat reformasi.