Akun Whatsapp dan Medsos Ketum AJI Diretas, Sebarkan Pesan-pesan Palsu Pro Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengonfirmasi terjadinya peretasan terhadap akun Whatsapp dan media sosial milik Ketua Umum AJI Indonesia, Sasmito Madrim.

Melalui keterangan tertulis, AJI menyatakan bahwa peretasan mulanya terjadi pada 23 Februari 2022, sekitar pukul 18.15 WIB pada akun Whatsapp, Instagram, Facebook dan nomor ponsel pribadi Sasmito.

"Peretasan terjadi pertama kali di Whatsapp saat dia menerima notifikasi di WhatsApp bahwa nomornya telah didaftarkan pada perangkat lain," tulis AJI dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (25/2/2022).

Baca juga: [HOAKS] Pernyataan Ketum AJI Indonesia soal FPI, Bendungan Bener, hingga Kasus Haris Azhar-Fatia

"Sekitar pukul 19.00 WIB, peretasan meluas ke akun Instagram dan Facebook miliknya. Unggahan seluruh konten di Instagram dihapus dan peretas mengunggah konten yang menyebarluaskan nomor pribadinya."

Nomor ponsel Sasmito kemudian tidak bisa menerima panggilan telepon dan menerima SMS.

Di Facebook, foto profil Sasmito diubah menjadi gambar porno.

"Usaha untuk mengambil alih akun-akun tersebut telah diupayakan tim keamanan digital. Facebook telah berhasil diambil alih, tapi Instagram dan Whatsapp belum bisa dipulihkan," tulis AJI.

Pada 24 Februari 2022, AJI Indonesia memantau terjadi serangan disinformasi yang mencantumkan nama dan foto Sasmito di media sosial.

Baca juga: AJI: Pemerintah Jangan Sembarang Cap Hoaks di Kasus Wadas

Narasinya, Sasmito mendukung pemerintah membubarkan FPI, mendukung pemerintah membangun Bendungan Bener Purworejo, juga meminta Polri menangkap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti--aktivis yang dikriminalisasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

AJI Indonesia menyatakan bahwa "ketiga pernyataan tersebut adalah palsu atau tidak pernah diucapkan Ketua Umum AJI Sasmito."

"AJI Indonesia adalah organisasi yang mendukung dan turut berjuang untuk kebebasan berkumpul dan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan hak warga untuk mendapatkan informasi," pungkas mereka.