Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Menlu Belanda, Retno Marsudi Bahas soal Kekerasan Ekstem di Era Kolonial

Kompas.com - 23/02/2022, 16:49 WIB
Mutia Fauzia,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI (Menlu RI) Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belanda di sela-sela pertemuan Forum Menteri untuk Kerja Sama Indo Pasifik di Prancis pada Rabu (22/2/2022).

Pada pertemuan bilateral tersebut, salah satu pembahasan terkait dengan hasil riset institusi Belanda yang mengungkapkan kekejaman dan kekerasan ekstrem oleh Belanda pada masa kolonial di Indonesia.

"Dengan Menlu Belanda secara khusus membahas tindak lanjut hasil tinjauan sejarah institusi Belanda yang menyimpulkan tindak kekerasan ekstrem, sistematis, dan meluas antara tahun 1945 dan 1949," kata Retno dalam keterangan videonya, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Deretan Permintaan Maaf Belanda Kepada Indonesia

Penelitian yang dimaksud Retno yakni terkait dengan proyek jangka panjang yang berlangsung selama empat tahun oleh peneliti Belanda dan Indonesia.

Hasil penelitian mengungkapkan adanya tindak kekerasan ekstrem yang dilakukan kolonial Belanda kepada rakyat Indonesia.

Tindak kekerasan tersebut berupa penyiksaan dan penahanan dengan kondisi yang tidak manusiawi.

Bahkan, tentara kolonial juga membakar rumah di desa-desa serta melakukan penangkapan massal secara sewenang-wenang.

Baca juga: Belanda Akui Kekerasan Masa Agresi, Pakar: Korban Bisa Dapat Ganti Rugi

Tindak pemerkosaan juga dilakukan kepada perempuan rakyat Indonesia. Penelitian menyebut, pihak Belanda mulai dari politikus, pejabat, pegawai negeri, hakim, dan profesi sejajarnya, semua mengetahui tentang kekerasan ekstrem dan sistematis itu.

"(Kekerasan) Itu dimaafkan di setiap tingkat: politik, militer dan hukum. Alasan untuk ini adalah bahwa Belanda ingin mengalahkan Republik Indonesia - yang telah mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 - dengan biaya berapa pun, dan siap untuk menundukkan hampir segalanya untuk tujuan itu,” ungkap peneliti Belanda dan Indonesia, dikutip dari The Guardian, Kamis (17/2/2022).

Atas hasil studi tersebut, Perdana Menteri Belanda Mark Rute pun mengungkapkan permintaan maafnya terhadap Indonesia.

Rute mengatakan, tindak kekerasan yang dilakukan kolonial Belanda saat itu merupakan kesalahan sistem yang terjadi. Ia menyebutkan sistem tersebut sebagai rasa superioritas kolonial yang salah tempat.

Adapun Retno mengatakan, Menlu Belanda pun kembali menyampaikan permintaan maaf atas nama pemerintahannya pada pertemuan bilateral tersebut.

"Dalam kesempatan tersebut Menlu Belanda kembali menyampaikan permintaan maaf atas pemerintahannya," kata Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com