Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Benarkah Rakyat Puas Kinerja Jokowi?

Kompas.com - 23/02/2022, 10:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Puncaknya saat Indonesia diterpa gelombang kedua akibat meruyaknya varian Delta. Korban berjatuhan dan rumah sakit keteteran.

Namun, setelah mengalami kondisi ini, pemerintah berusaha memperbaiki penanganan pandemi.

Selain meningkatkan tracing dan testing serta memperbaiki treatment, pemerintah juga menggenjot vaksinasi guna bisa mengendalikan pandemi.

Meski saat ini Indonesia dilanda gelombang ketiga akibat varian Omicron, angka kematian dan penanganan pasien Covid-19 relatif terkendali. Layanan kesehatan juga masih aman.

Bangsa pemaaf

Sebagian kalangan, menilai hasil survei ini bertolak belakang dengan kondisi di lapangan.

Pasalnya, kondisi masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Selain pandemi yang masih menyelimuti, masyarakat juga masih didera masalah ekonomi.

Kelangkaan minyak goreng terjadi di mana-mana. Sebuah ironi, karena terjadi di negara penghasil sawit terbesar di dunia.

Tak hanya minyak goreng, para perajin tempe dan tahu juga menjerit karena harga kacang kedelai selangit.

Dan ini terjadi karena pemerintah dianggap tutup mata terkait tata kelola dan penentuan harga.

Sejumlah aturan dan kebijakan juga dinilai memberatkan seperti aturan baru soal JHT dan kewajiban melampirkan kepesertaan di BPJS Kesehatan untuk segala urusan, dari jual beli lahan hingga mengurus surat-surat kendaraan.

Belum lagi persoalan penanganan pelanggaran HAM dan indeks demokrasi yang merosot tajam.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, tingginya angka kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi menunjukkan bahwa rakyat Indonesia merupakan bangsa pemaaf.

Pasalnya, partai oposisi ini menilai ada yang tak sinkron antara hasil survei dan kenyataan di lapangan.

Selain itu, survei ini dilakukan sebelum pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan seperti soal aturan baru pencairan JHT dan aturan baru terkait BPJS Kesehatan.

Jika survei itu dilakukan setelah dua aturan ini dikeluarkan, maka bisa jadi hasilnya akan berbeda.

Benarkah rakyat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin? Apa yang membuat rakyat puas dengan kinerja mereka?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (23/2/2022), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com