Benarkah Rakyat Puas Kinerja Jokowi?

SEJUMLAH lembaga merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Hasilnya, publik dinilai semakin puas dengan kinerja mereka.

Menurut survei Litbang Kompas, masyarakat cenderung semakin puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hasil survei lembaga ini menunjukkan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja mereka mencapai 73,9 persen pada Januari 2022.

Angka ini meningkat dibanding survei serupa pada Oktober 2021, yang berada di level 66,4 persen.

Hasil serupa juga dirilis Indikator Politik Indonesia. Survei yang dilakukan lembaga ini pada 15 Januari hingga 17 Februari 2022, menyatakan, sebanyak 71 persen responden puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

Angka 71 persen ini merupakan gabungan dari responden yang sangat puas sebanyak 20 persen dan cukup puas sebanyak 51 persen.

Sebelumnya, pada Desember 2021, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga menyampaikan hal yang sama.

Berdasarkan survei SMRC pada 8-16 Desember 2021, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 71,7 persen.

Rinciannya, 71,7 persen sangat atau cukup puas dengan kinerja Jokowi, 25,3 persen menyatakan kurang atau tidak cukup puas.

‘Berkah’ pandemi

Hasil survei Litbang Kompas dan Indikator Politik Indonesia ini mengejutkan bagi sebagian kalangan.

Pasalnya, di tengah sejumlah persoalan dan pemerintah yang sedang banjir kritik, kepuasan publik terhadap Jokowi justru naik.

Saat ini ada sejumlah persoalan yang memicu kritik publik terhadap pemerintah mulai dari kasus Wadas, polemik Ibu Kota Negara (IKN), Permenaker No 2 Tahun 2022 soal dana Jaminan Hari Tua (JHT), juga soal aturan baru terkait BPJS Kesehatan.

Kasus ‘pemberangusan’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengesahan UU Cipta Kerja, semakin menyempitnya ruang kebebasan berekspresi dan sejumlah kasus lain terkait merosotnya kehidupan demokrasi juga sama sekali tak menggerus citra dan pamor Jokowi.

Kuat dugaan, angka kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi karena pemerintah berhasil memperbaiki penanganan pandemi.

Di awal - awal pemerintah memang terkesan kerepotan dan gelagapan dalam menangani pandemi.

Puncaknya saat Indonesia diterpa gelombang kedua akibat meruyaknya varian Delta. Korban berjatuhan dan rumah sakit keteteran.

Namun, setelah mengalami kondisi ini, pemerintah berusaha memperbaiki penanganan pandemi.

Selain meningkatkan tracing dan testing serta memperbaiki treatment, pemerintah juga menggenjot vaksinasi guna bisa mengendalikan pandemi.

Meski saat ini Indonesia dilanda gelombang ketiga akibat varian Omicron, angka kematian dan penanganan pasien Covid-19 relatif terkendali. Layanan kesehatan juga masih aman.

Bangsa pemaaf

Sebagian kalangan, menilai hasil survei ini bertolak belakang dengan kondisi di lapangan.

Pasalnya, kondisi masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Selain pandemi yang masih menyelimuti, masyarakat juga masih didera masalah ekonomi.

Kelangkaan minyak goreng terjadi di mana-mana. Sebuah ironi, karena terjadi di negara penghasil sawit terbesar di dunia.

Tak hanya minyak goreng, para perajin tempe dan tahu juga menjerit karena harga kacang kedelai selangit.

Dan ini terjadi karena pemerintah dianggap tutup mata terkait tata kelola dan penentuan harga.

Sejumlah aturan dan kebijakan juga dinilai memberatkan seperti aturan baru soal JHT dan kewajiban melampirkan kepesertaan di BPJS Kesehatan untuk segala urusan, dari jual beli lahan hingga mengurus surat-surat kendaraan.

Belum lagi persoalan penanganan pelanggaran HAM dan indeks demokrasi yang merosot tajam.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, tingginya angka kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi menunjukkan bahwa rakyat Indonesia merupakan bangsa pemaaf.

Pasalnya, partai oposisi ini menilai ada yang tak sinkron antara hasil survei dan kenyataan di lapangan.

Selain itu, survei ini dilakukan sebelum pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan seperti soal aturan baru pencairan JHT dan aturan baru terkait BPJS Kesehatan.

Jika survei itu dilakukan setelah dua aturan ini dikeluarkan, maka bisa jadi hasilnya akan berbeda.

Benarkah rakyat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin? Apa yang membuat rakyat puas dengan kinerja mereka?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (23/2/2022), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.