Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dinilai Tak Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay menilai, proses pemilihan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang diselenggarakan DPR tidak transparan.

Hadar mempertanyakan indikator yang digunakan Komisi II DPR dalam menentukan peringkat para calon komisioner sebagai dasar pemilihan.

"Proses tidak dilakukan dengan cukup transparan, khususnya dalam pengambilan keputusan. Kemudian tidak didasari pada ukuran-ukuran yang objektif, karena kita tidak melihat apa angka atau nilai yang digunakan mereka dalam membuat urutan tersebut," kata Hadar saat dihubungi, Kamis (17/2/2022).

Baca juga: Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih Diharap Bisa Buktikan Independensi Dirinya

Hadar berpendapat, pemilihan komisioner KPU-Bawaslu yang digelar DPR selama tiga hari itu sangat bernuansa politik.

Ia mengatakan, publik berhak tahu latar belakang di balik keputusan Komisi II DPR menentukan 12 nama anggota KPU-Bawaslu terpilih.

"Mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat tidak apa-apa, itu prosedur yang baik juga. Tapi dalam bermusyawarah kan kita perlu tahu kenapa nama-nama itu yang dipilih. Apa dasarnya, nama lain tidak dipilih apa alasannya? Mungkin ada perdebatan fraksi-fraksi dan mengapa akhirnya mereka sepakat. Itu seharusnya kita berhak tahu," ujarnya.

Hadar menduga pemilihan para komisioner KPU-Bawaslu ini tidak terlepas dari kesepakatan politik.

Ia khawatir kesepakatan ini berpotensi menganggu kerja para komisioner terpilih.

"Karena mereka sudah dipilih melalui proses yang sangat bernuansa politik yang bisa jadi membuat mereka akan terikat," ucapnya.

Dia berharap para komisioner bisa melepaskan ikatan politik yang terjadi dalam proses pemilihan tersebut.

Hadar menyebutkan, para komisioner harus dapat bekerja dengan berprinsip pada kemandirian penyelenggara pemilu dan integritas. Selain itu, lanjut dia, para komisioner mesti bekerja secara profesional dan imparsial.

"Ini penting, bukan hanya sekadar melaksanakan tugas seperti apa yang diatur. Saya khawatir bayang-bayang kesepakatan politik yang terjadi kemarin akan bisa menyetir kerja-kerja mereka," kata dia.

Komisi II DPR telah memilih 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu periode 2022-2027 lewat uji kelayakan dan kepatutan yang digelar sejak Senin (14/2/2022) hingga Rabu (16/2/2022).

Tujuh anggota KPU terpilih yaitu Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Muhammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Sementara itu, lima anggota Bawaslu terpilih adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Malonga.

Pemilihan dilakukan melalui aklamasi dalam sidang pleno Komisi II DPR. Sebelum pleno digelar, Komisi II melakukan rapat internal tertutup untuk menentukan peringkat calon anggota KPU dan Bawaslu.

Peringkat tersebut kemudian menjadi dasar Komisi II menyepakati anggota KPU dan Bawaslu terpilih.

Ketua Komisi II, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, pengurutan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu itu berdasarkan pertimbangan objektif.

Selain itu, Komisi II juga mempertimbangkan integritas, kreativitas, hingga kesehatan fisik dan mental para calon.

Namun, Doli juga mengatakan terpilihnya 12 anggota KPU dan Bawaslu itu tak lepas dari pertimbangan politik.