Kemendikbudristek Anggap Wajar Banyak Pihak Bingung soal Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menilai wajar apabila masih banyak mahasiswa dan perguruan tinggi yang kebingungan dengan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek Nizam mengatakan, kebingungan itu justru membuat semua pihak belajar agar program itu lebih baik lagi.

"Jadi mungkin kalau mahasiswanya masih bingung, dosennya bingung, mitranya bingung, ya wong ini program pertama tapi dengan bingung itu kita belajar, kalau kita tidak bingung artinya kita belajar," kata Nizam dalam rapat dengan Komisi X DPR, Kamis (10/2/2022).

Baca juga: Pemerintah Diminta Perbaiki Regulasi Program Kampus Merdeka

Nizam mengakui, program ini memang masih menghadapi beberapa masalah, salah satunya keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh persoalan administrasi.

Ia menjelaskan, masalah terjadi karena program MBKM dijalankan oleh Kemendikbud Ristek tetapi pembayarannya ada di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Solusinya, kata Nizam, mulai tahun ini program tersebut akan dibiayai sebagian oleh APBN Kemendikbud Ristek meski ada sebagian juga yang masih ditanggung oleh LPDP karena keterbatasan anggaran.

"Kita alokasikan dari APBN sehingga lebih mudah karena anggarannya di Kemendikbud dan implementasinya ada di Kemendikbud," ujar Nizam.

Baca juga: Jalan Menuju Merdeka Belajar Masih Terjal

Nizam mengatakan, Kemendikbud Ristek pun mengakui kesalahan yang terjadi dan memperbaikinya karena sebuah program tidak bisa langsung menjadi sempurna.

"Kalau kita menunggu sempurna, barangkali diskusinya 10 tahun baru selesai, sudah lewat peluangnya, bonus demografinya kan tidak boleh terlewat. Kita sinergikan semaksimal mungkin, semampu kita, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita," ujar dia.