Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Contoh Keterlibatan Indonesia Mewujudkan Perdamaian Dunia

Kompas.com - 09/02/2022, 01:00 WIB
Monica Ayu Caesar Isabela,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah menciptakan ketertiban dunia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) 1945.

Indonesia banyak terlibat dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi internasional.

Bagaimana keterlibatan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia? Berikut contoh keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia:

  • Mengirimkan Misi Perdamaian di Perserikatan Bangsa-bangsa yang Tergabung dalam Misi Republik Indonesia (MISIRIGA)
  • Pelopor Gerakan Non Blok atau GNB bersama Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana.
  • Bergabung di PBB pada 28 September 1950
  • Mengadakan Konferensi Colombo (April 1954) dan Konferensi Bogor (Desember 1954) yang mempelopori Konferensi Asia Afrika (KAA)
  • Penyelenggara KAA di Bandung pada April 1955 untuk membangun solidaritas negara Asia Afrika yang telah melawan penjajah.
  • Misi garuda yaitu saat Indonesia tergabung dalam United Nations Emergency Forces (UNEF) dengan menyumbang 550 militer pada 26 Juli 1956 dalam konflik Timur Tengah.
  • Menugaskan ribuan personel TNI dan Polri yang bertigas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB.
  • Menyelenggarakan Deklarasi Djuanda dalam penentuan luas laut teritorial Indonesia pada 13 Desember 1957.
  • Menjalankan politik bebas aktif melalui Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT dalam perang dingin antara Blok Uni Soviet dan Blok Amerika Serikat.
  • Penyelesaian sengketa di Kamboja melalui perundingan informal Jakarta Informal Meeting atau JIM pada 1988.
  • Pelopor berdirinya ASEAN dalam tujuannya menjaga stabilitas perdamaian kawasan Asia Tenggara.
  • Mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan Asia Tenggara.
  • Mengirimkan 1.290 personel kontingen Garuda dalam UN Peace Mission in Lebanon atau UNIFIL.
  • Komitmen bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan dengan memfkuskan pada dua isu utama yaitu kerja sama ulama dan pemajuan perempuan.  
  • Membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar atau AKIM untuk membantu krisis kemanusiaan di Myanmar. 
  • Program kerja Humanitarian Assistance for Sustainable Community atau HASCO memberikan pengembangan kapasitas masyarakat yang terkena dampak konflik di Rakhine, Myanmar.

Baca juga: AS, Inggris, dan Perancis Minta PBB Segera Gelar Pertemuan Bahas Rudal Korea Utara

 

Referensi

  • Setiawan, Asep. 2012. Politik Luar Negeri Indonesia. Yogyakarta: LeutikaPrio
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com