Kasus DID Tabanan, KPK Panggil Eks Wakil Ketua DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan periode 2017-2019, I Made Meliani pada Jumat (3/2/2022).

I Made Meliani akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pengurusan dana insentif daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali, tahun anggaran 2018.

"Pemeriksaan akan dilakukan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Jl Tantular Nomor 3054, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat.

Selain eks Wakil Ketua DPRD Tabanan, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Komisi I DPRD Tabanan tahun 2016 I Putu Eka Putra Cahyadi; Kepala Badan Keuangan Daerah Tabanan tahun 2016-2017 I Made Sukada dan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Tabanan tahun 2017 I Made Sumerta Yasa.

Baca juga: Kasus DID Tabanan, KPK Panggil 4 Manajer Hotel di Jakarta sebagai Saksi

Kemudian, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Tabanan Ida Bagus Wiratmaja; Kasubid Kasda Pemkab Tabanan Ni Made Wasasih; eks plh Sekda Pemkab Karangasem I Made Sujana Erawan; eks Kadis PU I Made Yudiana dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Dewa Ayu Budiarti.

Selain itu, ajudan Bupati Tabanan I Ketut Suwita; Direktur PT Dayu I Made Purniarta; Direktris CV Panugrah Ni Made Maharini; Direktris CV Kerang Mutiara Utama I Nyoman Ely Krisnawati dan Direktur CV Nitra Sakti I Nyoman Yupi Astika turut diperiksa sebagai saksi.

Hingga kini, ujar Ali, tim penyidik masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti terkait dugaan korupsi dana insentif daerah Kabupaten Tabanan.

Ia mengatakan, KPK akan menjelaskan konstruksi perkara dan siapa saja pihak-pihak yang akan ditetapakan sebagai tersangka pada saat penyelidikan tersebut dinilai cukup.

"Kami pastikan setelah penyidikan cukup, kami akan sampaikan kontruksi utuh perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," kata Ali.

Baca juga: KPK Telusuri Aktivitas Pihak-pihak yang Terkait Pengurusan DID Tabanan

Dalam kasus ini, KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Kabupaten Tabanan, Bali, pada Rabu (27/10/2021).

Lokasi yang digeledah antara lain Kantor Dinas PUPR, Kantor Bapelitbang, Kantor Badan Keuangan Daerah Tabanan, Kantor DPRD, serta rumah kediaman pihak yang terkait dengan perkara tersebut.