KPK Dalami Barang Bukti Terkait Pengusulan Dana Insentif Daerah Tabanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami barang bukti terkait pengajuan usulan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Kabupaten Tabanan, Bali Tahun 2018.

Pendalaman itu dilakukan penyidik melalui pemeriksaan Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014-2021 I Gede Urip Gunawan dan pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Riva Setiara sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, (7/12/2021).

"Kedua saksi didalami keterangannya terkait beberapa barang bukti terkait dengan usulan dana DID dan dugaan adanya aliran sejumlah dana untuk pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021).

Baca juga: Periksa Eks Bupati Tabanan sebagai Saksi, KPK Dalami Persetujuan Pengurusan Dana Insentif Daerah

Dalam kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah tempat di Kabupaten Tabanan, Bali, pada Rabu (27/10/2021).

Lokasi yang digeledah antara lain Kantor Dinas PUPR, Kantor Bapelitbang, Kantor Badan Keuangan Daerah Tabanan, Kantor DPRD, serta rumah kediaman pihak yang terkait dengan perkara tersebut.

"Saat ini tim penyidik masih terus bekerja mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikannya," ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: KPK Dalami Pengajuan Usulan Dana Insentif Daerah Tabanan

Kendati demikian, KPK belum bisa menyampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Pengumuman penetapan tersangka kami akan sampaikan apabila penyidikan telah dinyatakan cukup dan dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan para tersangka," ucap Ali.

"Kami harap publik terus memantau perkembangan kegiatan ini sebagai wujud transparansi kami sekaligus upaya pelibatan masyarakat dalam setiap kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK," tutur dia.