Polri Selidiki Sejumlah Lokasi Karantina PPLN, Pastikan Setiap Pelanggar Ditindak Tegas

Kompas.com - 04/02/2022, 11:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penyelidikan guna memastikan dan mencegah tidak ada permainan karantina terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, proses penyelidikan dilakukan di sejumlah lokasi hotel karantina PPLN, baik warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI).

"Tim Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di lokasi hotel repatriasi total 12 hotel dengan hasil keseluruhan 300 WNI dan 417 WNA," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Jumat (4/2/2022).

Kendati demikian, ia tidak merinci nama dan lokasi dari tempat karantina yang diselidiki tim Dittipideksus Bareskrim.

Baca juga: Soal Keluhan WNA Positif Usai Karantina, Satgas: Masa Inkubasi Varian Omicron Belum Pasti

Dedi menegaskan, polisi tidak segan untuk menindak hukum jika ditemukan ada peristiwa atau tindakan pidana dalam proses penyelidikan di lokasi karantina tersebut.

Ia memastikan siapa pun pelaku pelanggaran karantina akan ditindak tegas.

"Prinsipnya sesuai perintah Kapolri akan menindak tegas siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran hukum pada proses kekarantinaan dari hulu sampai hilir. Sebagaimana diatur dalam SE Satgas Covid-19 Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19)," ujar Dedi.

Lebih lanjut, Dedi juga mengungkapkan hasil koordinasi dan interviu sementara yang dilakukan di titik lokasi yang diperiksa.

Menurut dia, sejauh ini, secara umum pelaksanaan karantina berjalan sesuai ketentuan.

"Beberapa pihak penyelenggara karantina akan diundang untuk klarifikasi lebih mendalam," ucap Dedi.

Baca juga: Simak, Ini Penyesuaian Masa Karantina WNI Pelaku Perjalanan Internasional

Selain itu, Dedi mengatakan tim Dittipideksus Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) terkait data para penumpang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, baik WNA maupun WNI, serta pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Bareskrim Polri, lanjutnya, akan meminta data subjek yang melaksanakan karantina di masing-masing lokasi. Mulai dari jumlah, identitas, dan nomor telepon.

"Melakukan tracing melalui checkpost subyek yang melaksanakan karantina," tutup Dedi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minat Investor Disebut Tinggi, Jokowi Perintahkan Area IKN Dibuka Lagi untuk Investasi

Minat Investor Disebut Tinggi, Jokowi Perintahkan Area IKN Dibuka Lagi untuk Investasi

Nasional
Pencarian Helikopter Jatuh di Bangka Belitung, Polri Temukan Sejumlah Serpihan

Pencarian Helikopter Jatuh di Bangka Belitung, Polri Temukan Sejumlah Serpihan

Nasional
Putri Candrawathi Terus Menangis sambil Karang Cerita Pembunuhan Brigadir J Sesuai Skenario Sambo

Putri Candrawathi Terus Menangis sambil Karang Cerita Pembunuhan Brigadir J Sesuai Skenario Sambo

Nasional
Evakuasi Gempa Cianjur, Polri Cari Korban Hilang yang Sempat Bergantung di Pohon

Evakuasi Gempa Cianjur, Polri Cari Korban Hilang yang Sempat Bergantung di Pohon

Nasional
Viral Benny Rhamdani Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik Jokowi, Ini Penjelasannya

Viral Benny Rhamdani Minta Izin Tempur Lawan Pengkritik Jokowi, Ini Penjelasannya

Nasional
Jokowi Digugat, PTUN Diminta Batalkan Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Jokowi Digugat, PTUN Diminta Batalkan Pengangkatan Pj Kepala Daerah

Nasional
Mensesneg Pratikno Antarkan Surpres Panglima TNI ke DPR

Mensesneg Pratikno Antarkan Surpres Panglima TNI ke DPR

Nasional
Puan Dorong 'Minimum Essential Force' Tahap III TNI Segera Dipenuhi

Puan Dorong "Minimum Essential Force" Tahap III TNI Segera Dipenuhi

Nasional
Jokowi Minta Investasi di IKN Dibuka Seluas-luasnya

Jokowi Minta Investasi di IKN Dibuka Seluas-luasnya

Nasional
Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

Polisi Bubarkan Aksi Tolak RKUHP di CFD Jakarta, Wamenkumham: Saya Tidak Tanggapi soal Represi

Nasional
Bawaslu: Politik Uang Lewat E-wallet Akan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Bawaslu: Politik Uang Lewat E-wallet Akan Masuk Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Nasional
Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Ketua dan Anggota Komisi I DPR Sebut Jokowi Tunjuk KSAL sebagai Calon Panglima TNI

Nasional
Tim DVI Indonesia Identifikasi 146 Jenazah Korban Gempa Cianjur

Tim DVI Indonesia Identifikasi 146 Jenazah Korban Gempa Cianjur

Nasional
Pengacara Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Pengacara Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Prabowo soal Calon Panglima TNI: Seleksi DPR Pasti Baik, Alamiah, Profesional

Prabowo soal Calon Panglima TNI: Seleksi DPR Pasti Baik, Alamiah, Profesional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.