Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Harian Covid-19 Tembus 16.000, Satgas IDI: Tarik Rem Darurat di Daerah Tertentu

Kompas.com - 02/02/2022, 14:50 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban menyoroti peningkatan kasus Covid-19 sejak awal Januari sampai pertengahan Januari 2022.

Ia mengatakan, dalam kurun waktu dua pekan di bulan Januari, kasus Covid-19 meningkat tajam. Bahkan, lonjakan kasus Covid-19 berlanjut hingga awal Februari.

"Dari tanggal 15 Januari ke 2 Februari dari 1.054 (kasus harian Covid-19) ke 16.021, tentu suatu lonjakan luar biasa, 15 kali (lipat) dari 2 minggu sebelumnya benar terjadi lonjakan luar biasa," kata Zubairi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/2/2022).

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Dindik Kota Tangerang Lanjutkan Penerapan PJJ

Zubairi mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 juga diikuti dengan naiknya angka positivity rate yang kini berada di angka 20,8 persen.

Selain itu, kata dia, perawatan pasien di rumah sakit khususnya di DKI Jakarta dan RSDC Wisma Atlet mulai merangkak naik.

"Bahkan di RS sudah mulai penuh baik di isolasi dan ICU dan di IGD Covid-19, memang belum ada yang antre untuk masih IGD namun ini pertanda yang sangat kuat bahwa masalahnya amat serius," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Zubairi mendorong pemerintah untuk menarik rem darurat sebagai upaya menekan lonjakan kasus.

Ia mengatakan, rem darurat tersebut bisa dilakukan dengan meningkatkan status level PPKM.

"Saya kira mulai perlu dipertimbangkan naik PPKM ke Level 3 ataupun tarik rem darurat khususnya untuk provinsi-provinsi dengan positivity rate tinggi, jumlah kasus harian dan pasien yang dirawat di RS mulai lebih dari 50 persen dan ada klaster baru," ucap dia.

Lebih lanjut, Zubairi mengatakan, Omicron termasuk varian virus Corona yang berbahaya karena menyebabkan kematian pasien.

Selain itu, varian Omicron menyebabkan variasi gejala ringan, sedang dan berat yang berakibat pada peningkatan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit.

"Jadi kalau melihat 50 persen RS terisi dan penuh maka memang Omicron menyebabkan kondisi kesehatan yang membahayakan serius yang bisa menyebbakan kegawatdaruratan dan kematian," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus Covid-19 di Indonesia terus merangkak naik.

Dalam beberapa hari terakhir, penambahan kasus Covid-19 harian melonjak tajam melewati angka 10.000. Padahal, selama Desember 2021 hingga pertengahan Januari tahun ini kasus harian cenderung landai di bawah angka 100.

Eskalasi pandemi ini disebabkan meluasnya varian Omicron di Tanah Air. Sebagaimana diketahui, sejak varian baru itu muncul, banyak negara mengalami lonjakan kasus virus corona.

Data terbaru Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Selasa (1/2/2022) mencatat, terdapat penambahan 16.021 kasus baru virus corona.

Dengan penambahan itu, hingga kini total ada 4.369.391 kasus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Kasus baru itu tersebar di 33 provinsi. DKI Jakarta menjadi wilayah yang mencatatkan penambahan kasus tertinggi, yakni 6.391 kasus.

Baca juga: Sekjen: 9 Anggota Dewan dan 80 Orang Pekerja di DPR Positif Covid-19

Penambahan 16.021 kasus Covid-19 dalam sehari ini menyebabkan angka kasus aktif virus corona di Indonesia naik hingga 12.753 kasus, sehingga kini total ada 81.349 kasus aktif.

Adapun penambahan kasus Covid-19 harian melewati angka 10.000 setidaknya dalam empat hari terakhir.

Pada 29 Januari bertambah 11.588 kasus dalam sehari, pada 30 Januari bertambah 12.422 kasus, dan pada 31 Januari bertambah 10.185 kasus virus corona dalam sehari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com