JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan Singapura akhirnya menyepakati perjanjian ekstradisi.
Perjanjian tersebut disepakati pada Selasa (26/1/20222), setelah diupayakan pemerintah sejak 1998.
“Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini dapat dilaksanakan,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly melalui siaran pers, Selasa.
Baca juga: Mengenal Ekstradisi dan Bedanya dengan Deportasi
Mengacu Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, yang dimaksud dengan ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.
Sederhananya, esktradisi dapat diartikan sebagai proses penyerahan tersangka atau terpidana yang ditahan di negara lain kepada negara asal, agar tersangka atau terpidana tersebut dihukum sesuai peraturan hukum yang berlaku di negara asal.
Melalui perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura, para pelaku kejahatan yang menjalankan aksinya di Indonesia mestinya tidak bisa lagi bersembunyi di Singapura.
Pelaku kejahatan yang dimaksud misalnya koruptor, pelaku pencucian uang, bandar narkoba, hingga penculikan.
Mengacu UU Nomor 1 Tahun 1979, ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Apabila perjanjian belum terbentuk, ekstradisi bisa dilakukan atas dasar hubungan baik antara Indonesia dengan negara lain.
Baca juga: MAKI Berharap Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Tak Hanya di Atas Kertas
Merujuk UU, yang dapat diekstradisi ialah orang yang diminta oleh pejabat berwenang karena disangkakan melakukan kejahatan, atau untuk menjalani pidana, atau menjalani perintah penahanan.
Ekstradisi dapat juga dikenakan pada orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena membantu, mencoba, dan melakukan mufakat kejahatan, sepanjang pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum NKRI dan hukum negara yang meminta ekstradisi.
"Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta
terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan," bunyi Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1979.
Permintaan ekstradisi terhadap WNI yang disangka melakukan kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan kejahatan dan diduga berada di negara asing dimohonkan oleh Jaksa Agung atau Kapolri atas nama Presiden dapat meminta yang diajukannya melalui saluran diplomatik.
Baca juga: Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang
Lantas, pelaku kejahatan apa saja yang pelakunya dapat diekstradisi?
Lampiran UU Nomor 1 Tahun 1979 memuat 32 kejahatan yang masuk dalam daftar yang pelakunya dapat diekstradisi. Rinciannya yakni: