Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad, PDI-P: Bentuk Konsolidasi Politik Pertahanan Negara

Kompas.com - 23/01/2022, 07:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

BALI, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto tak mempersoalkan anggapan bahwa terpilihnya Mayor Jenderal (Mayjen) Maruli Simanjuntak menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) lantaran dekat dengan Presiden Joko Widodo.

Hasto menilai, faktor kedekatan justru menjadi pertimbangan Jokowi dalam menunjuk sosok-sosok pemegang jabatan strategis, termasuk di TNI.

Karena kedekatan itu, kata dia, Presiden Jokowi mampu menilai Maruli layak mengemban jabatan Pangkostrad.

"Hubungan-hubungan yang sudah terjalin itu justru menunjukkan Presiden mengenal luar dalam tentang kepemimpinan dari jajaran strategis di seluruh TNI," kata Hasto, di sela-sela rangkaian acara HUT ke-49 PDI-P dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Bali, Sabtu (22/1/2022).

Baca juga: PDI-P Nilai Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad Berdasarkan Pertimbangan yang Matang

Ia tak memungkiri Maruli memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi karena tugas yang pernah diemban sebelumnya.

Adapun Maruli pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2018-2020.

Kemudian, Maruli juga menantu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Sehingga, tentu saja penting pada posisi jabatan strategis tersebut sebagai sosok yang sudah dikenal oleh presiden," kata Hasto.

Menurut dia, Presiden Jokowi tentu melihat rekam jejak Maruli sebagai calon Pangkostrad, sebab TNI memiliki tugas penting dalam menjaga pertahanan negara.

"Karena tugasnya sangat penting, TNI menjaga keselamatan bangsa dan negara, kedaulatan rakyat, keutuhan negara," tutur Hasto.

Baca juga: Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Resmi Jabat Pangkostrad

Hal-hal yang disebutkan itu dinilai Hasto sebagai bentuk konsolidasi politik pertahanan negara. Menurutnya, konsolidasi politik pertahanan negara ini telah dilakukan oleh Jokowi.

"Itu merupakan bentuk dari konsolidasi di dalam menjalankan politik pertahanan negara yang dilakukan oleh Presiden," pungkasnya.

Penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad diketahui berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI nomor 66/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

Surat keputusan tersebut ditandatangani Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 21 Januari 2022

“Pangkostrad dijabat oleh Mayjen TNI Maruli Simanjuntak,” ujar Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Prantara Santosa dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/1/2022).

Namun, sebelum keputusan itu disampaikan, publik menyoroti kedekatan Maruli dengan Jokowi.

Baca juga: Dua Orang Dekat Jokowi dalam Bursa Calon Pangkostrad

Menanggapi hal ini, Direktur Institut for Security and Strategic Study (ISES) Khairul Fahmi mengingatkan bahwa pengisian jabatan Pangkostrad tidak bisa terhindarkan dari dinamika politik.

Hal ini dapat terlihat karena penunjukkan Pangksotrad harus melalui keputusan Presiden.

Namun yang terpenting, kata dia, mestinya hal-hal yang bersifat politis, seperti kedekatan dengan kekuasaan maupun kekuatan politik tertentu, tidak boleh menjadi pertimbangan utama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com