Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Kompas.com - 21/01/2022, 11:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, pihaknya akan menggelar rapat pembahasan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Senin (24/1/2022).

Seperti diketahui, hingga kini belum ada jadwal resmi hari pemungutan suara Pemilu 2024.

"Besok hari Senin, tanggal 24 kalau tidak ada perubahan, kami akan mengundang menteri dalam negeri, KPU, Bawaslu, DKPP untuk membicarakan," kata Doli kepada wartawan, Kamis (20/1/2022).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, rapat tersebut diharapkan bisa memutuskan jadwal pemungutan suara.

Baca juga: Persiapan Pemilu 2024, PAN-PBB Bertemu Bangun Kesepahaman Politik

Begitu pula, lanjut dia, rapat itu juga diharapkan dapat merumuskan tahapan Pemilu 2024.

"Mudah-mudahan bisa putus tanggal dan tahapan pemilunya," harap Doli.

Di sisi lain, Doli berpandangan Komisi II akan mendukung usulan jadwal pemilu yang disodorkan pemerintah.

Hanya saja, hal itu terjadi apabila sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.

"Karena kan 2 komponen itu yang terlibat langsung, yang satu ngurusin teknisnya, yang satu nya lagi nyiapin anggarannya," jelas dia.

Sementara itu, menurut Doli, partai politik hanya berperan menjadi kontestan.

Sehingga, mutlak pemerintah dan penyelenggara Pemilu yang perlu menyiapkannya.

"Partai-partai politik kan cuma jadi kontestan. Nah mereka (pemerintah dan penyelenggara Pemilu) yang menyiapkan pemilu itu," pungkasnya.

Diketahui, Pemilu 2024 masih dua tahun mendatang.

Namun, gegap gempita menyambutnya sudah perlu disiapkan sejak tahun-tahun sebelumnya. Hingga kini belum terputuskan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

Baca juga: KPU Usulkan Alternatif Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Belakangan, KPU mengusulkan satu alternatif tanggal untuk pemungutan surara Pemilu 2024, yaitu 14 Februari.

Anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, KPU telah mengirimkan surat ke pimpinan DPR yang berisi permohonan diadakan rapat konsultasi untuk membahas rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024.

KPU mengirimkan surat tersebut secara daring dan salinan fisiknya secara langsung ke Sekretariat DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com