Salin Artikel

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Seperti diketahui, hingga kini belum ada jadwal resmi hari pemungutan suara Pemilu 2024.

"Besok hari Senin, tanggal 24 kalau tidak ada perubahan, kami akan mengundang menteri dalam negeri, KPU, Bawaslu, DKPP untuk membicarakan," kata Doli kepada wartawan, Kamis (20/1/2022).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, rapat tersebut diharapkan bisa memutuskan jadwal pemungutan suara.

Begitu pula, lanjut dia, rapat itu juga diharapkan dapat merumuskan tahapan Pemilu 2024.

"Mudah-mudahan bisa putus tanggal dan tahapan pemilunya," harap Doli.

Di sisi lain, Doli berpandangan Komisi II akan mendukung usulan jadwal pemilu yang disodorkan pemerintah.

Hanya saja, hal itu terjadi apabila sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.

"Karena kan 2 komponen itu yang terlibat langsung, yang satu ngurusin teknisnya, yang satu nya lagi nyiapin anggarannya," jelas dia.

Sementara itu, menurut Doli, partai politik hanya berperan menjadi kontestan.

Sehingga, mutlak pemerintah dan penyelenggara Pemilu yang perlu menyiapkannya.

"Partai-partai politik kan cuma jadi kontestan. Nah mereka (pemerintah dan penyelenggara Pemilu) yang menyiapkan pemilu itu," pungkasnya.

Diketahui, Pemilu 2024 masih dua tahun mendatang.

Namun, gegap gempita menyambutnya sudah perlu disiapkan sejak tahun-tahun sebelumnya. Hingga kini belum terputuskan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024.

Belakangan, KPU mengusulkan satu alternatif tanggal untuk pemungutan surara Pemilu 2024, yaitu 14 Februari.

Anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan, KPU telah mengirimkan surat ke pimpinan DPR yang berisi permohonan diadakan rapat konsultasi untuk membahas rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024.

KPU mengirimkan surat tersebut secara daring dan salinan fisiknya secara langsung ke Sekretariat DPR.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/21/11314511/komisi-ii-pemerintah-dan-kpu-bahas-jadwal-pemilu-senin-pekan-depan

Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke