Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk merelokasi warga yang tinggal di daerah rawan gempa di Pandeglang, Banten.

Ma'ruf berpandangan, relokasi warga diperlukan demi memberi rasa tenang karena wilayah tersebut sering mengalami gempa yang menimbulkan korban.

"Karena melihat sering terjadinya gempa dan korban, menimbulkan juga korban yang terus menerus dan juga suasana ketidaktenangan, ini yang sedang dipikirkan oleh pemerintah, dipetakan, ada pikiran ke situ," kata Ma'ruf dalam kunjungan kerjanya di Kampung Cibeulah, Pandeglang, Kamis (20/1/2022), dikutip dari keterangan video.

Baca juga: Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Dalam kunjungan itu, Ma'ruf mengaku sudah berbincang dengan sejumlah warga dan mereka rela direlokasi selama lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal mereka.

"Tadi saya tanya andaikata direlokasi yang tidak jauh dari sini mereka kayaknya tidak keberatan," ujar Ma'ruf.

Ia menambahkan, relokasi juga dilakukan oleh pemerintah di Lumajang, Jawa Timur, agar warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru dapat tinggal di tempat yang lebih aman.

Di samping itu, Ma'ruf memastikan pemerintah akan terus melakukan aksi sigap di lapangan untuk membantu warga terdampak gempa Pandeglang.

“Bu Menteri Sosial, Kepala BNPB terus di lapangan memantau keadaan termasuk juga fasilitas umum, kesehatan, pendidikan yang rusak akan terus diperbaiki," ujar Ma'ruf.

Seperti diketahui, gempa magnitudo 6,6 mengguncang Banten pada Jumat (14/1/2022) yang getarannya dirasakan hingga ke Jakarta.

Baca juga: Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menegaskan, dampak kerusakan terbanyak terdapat di Kabupaten Pandeglang.

Laporan per Selasa (18/1/2022) pukul 22.00 WIB, sebanyak 379 unit rumah rusak berat, 581 unit rumah rusak sedang, dan 1.764 unit rumah rusak ringan.

"Di samping itu ada 43 gedung sekolah yang rusak, termasuk 16 unit puskesmas, 4 kantor desa, 14 tempat ibadah dan 3 tempat usaha," ujarnya sebagaiamana rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (19/1/2022).