Kompas.com - 13/01/2022, 23:08 WIB
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memberi keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1/2022). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memberi keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) menjadwalkan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada Jumat (14/1/2022) dan Sabtu (15/1/2022) serta ke kawasan BSD City dan Alam Sutera pada Minggu (16/1/2022).

Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, salah satu agenda kunjungan kerja ke Kaltim adalah memastikan lahan bakal ibu kota baru berstatus tanah negara.

"Sejak awal pemerintah meminta melalui Menteri PPN (Perencanaan Pembangunan Nasional) menjelaskan bahwa ini memang statusnya adalaah tanah negara, besok kita mau lihat, besok kami akan kunjungan ke Kaltim, persis di titik nol-nya, nah kita lihat nanti," kata Doli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, Pansus RUU IKN juga akan bertemu dengan masyarakat setempat untuk mendengar aspirasi mereka mengenai rencana pemindahan ibu kota ke Kaltim.

Baca juga: Pansus Sebut Penangkapan Bupati Penajam Paser Utara Tak Ganggu Pembahasan RUU IKN

"Kita besok ketemu dengan seluruh LSM atau kelompok masyarakat yang selama ini memberikan aspirasinya kita akan ketemu besok di sana, kita juga ketemu pemerintah daerah, rapat di sana," ujar Doli.

Ia melanjutkan, kawasan BSD City dan Alam Sutera dipilih sebagai tujuan studi banding karena kawasan tersebut dinilai sukses membangun kota baru sebagai kota cerdas, kota hijau, dan kota berkelanjutan.

Menurut dia, pemerintah mengusulkan agar Pansus mempunyai bayangan soal ibu kota baru yang akan dibangun dengan berkaca pada kawasan BSD City dan Alam Sutera.

Doli menyebutkan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sudah berkunjung ke sana karena konsep pembangunan yang dinilai bagus.

Baca juga: Pansus Harap RUU IKN Dapat Disahkan pada 18 Januari 2022

"(Ibu) Kota baru ini kan disebut smart city, kemudian sustainable city, kemudian green city. Kita juga harus melihat contoh-contoh di mana tempat-tempat yang sudah kita kategorikan memnuhi slogan-slogan itu," kata Doli.

"Apalagi kita nanti sudah mau bicara soal master plan, itu kan nanti terkait dengan itu," ujar dia.

Doli mengatakan, setelah kunjungan kerja tersebut, Pansus RUU IKN tidak akan lagi menjadwalkan kunjungan kerja dan akan segara menuntaskan pembahasan RUU untuk dapat disahkan pada Selasa (18/1/2022) pekan depan.

"Kita besok lihat tempat itu, nanti Senin kita bahas lebih panjang, mudah-mudahan malam raker selesai. Paripurna insya Allah tanggal 18 (Januari)," kata Ketua Komisi II DPR tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya

Nasional
Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Upaya Pemerintah Mengatasi Illegal Fishing

Nasional
Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Ungkap Alasan Tolak UAS, Kemendagri Singapura: Ceramahnya Merendahkan Agama Lain

Nasional
Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Kolonel Priyanto Minta Bebas, Oditur Tetap Tuntut Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Kemendagri Singapura: UAS Ditolak Masuk karena Dinilai Sebar Ajaran Ekstremis

Nasional
Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.