Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi Booster Dimulai Hari Ini, Gratis, Prioritaskan Lansia

Kompas.com - 12/01/2022, 06:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster Covid-19 yang bersifat penguat dimulai pada hari ini Rabu (12/1/2022).

Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung dimulainya penyuntikan booster pada Selasa (11/1/2022).

Jokowi mengatakan, vaksinasi booster diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat.

"Saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama," ujar Jokowi.

Prioritas lansia dan kelompok rentan

Jokowi menuturkan, vaksinasi booster ini diprioritaskan untuk warga lanjut usia (lansia) dan kelompok rentan.

Adapun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan agar dapat menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua dalam jangka waktu lebih dari enam bulan bulan sebelumnya.

Baca juga: Jokowi: Vaksin Booster Mulai 12 Januari, Prioritas Lansia dan Kelompok Rentan

Jokowi menekankan, vaksinasi booster penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat.

"Mengingat virus Covid-19 yang terus bermutasi," tegasnya.

Lokasi vaksinasi dan vaksin yang dipakai

Melanjutkan keterangan dari presiden, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau program booster dilaksanakan secara gratis di fasilitas kesehatan pemerintah.

Di antaranya Puskesmas, rumah sakit (RS) pemerintah maupun RS pemerintah daerah (RSUD).

"Vaksinasi booster gratis ini akan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah. Seperti puskesmas, RS pemerintah maupun RS pemerintah daerah," ujar Budi dalam konferensi pers secara virtual pada Selasa sore.

Dia berharap vaksinasi booster dapat membuat masyarakat lebih kuat menghadapi potensi berbagai gelombang Covid-19 berikutnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksaan Obat Makanan (BPOM) telah menerbitkan izin penggunaan lima merk vaksin sebagai booster.

Kelima merek vaksin tersebut yakni Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna dan Zififax.

Masing-masing dikategorikan sebagai homolog, heterolog, atau keduanya.

Homolog artinya jenis vaksin primer atau dua dosis sebelumnya sama dengan jenis vaksin booster.

Sedangkan heterolog maksudnya jenis vaksin primer dan booster yang digunakan berbeda.

Besaran dosis yang diterima akan disesuaikan dengan rekomendasi yang sudah diberikan BPOM.

Selain mengizinkan penggunaan lima jenis vaksin, BPOM juga menyampaikan saran kombinasi vaksin untuk booster.

Baca juga: Panduan Vaksinasi Booster: Cek Jadwal, Lokasi, dan Jenis Vaksin

Pertama, kita yang mendapatkan vaksinasi primer berupa dua dosis Sinovac bisa mendapatkan booster dari merek yang sama.

Kedua, jika kita sebelumnya mendapatkan vaksinasi primer dengan merek Pfizer maka bisa menggunakan jenis yang sama sebagai booster.

Ketiga, pengguna vaksin AstraZeneca sebelumnya bisa kembali menggunakan vaksin yang sama sebagai booster.

Keempat, kita yang mendapatkan vaksinasi primer Moderna hanya dianjurkan mendapatkan setengah dosis merek ini sebagai booster.

Kombinasi jenis vaksin ditambah

Dalam keterangan pada Selasa, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin pun menjelaskan tambahan kombinasi jenis vaksin Covid-19 yang digunakan sebagai vaskin booster.

Berbeda dari rekomendasi BPOM, Budi mengatakan, penerima vaksin primer dengan vaksin Sinovac boleh menggunakan vaksin Pfizer setengah dosis sebagai booster.

"Yang pertama, untuk vaksin primer Sinovac atau vaksin pertama dan kedua Sinovac kita akan berikan vaksin booster-nya setengah dosis Pfizer," ungkap Budi.

Tak hanya itu, Budi mengatakan, untuk penerima vaksin Sinovac dosis lengkap, juga dapat menggunakan setengah dosis vaksin AstraZeneca sebagai vaksin booster.

"Alternatif ketiga vaksin primer AstraZeneca, dua kali AstraZeneca, kita akan berikan vaksin booster-nya setengah dosis Moderna," ujarnya.

Budi juga mengungkapkan, kombinasi tersebut berdasarkan hasil riset dan penelitian dari peneliti di dalam negeri dan luar negeri.

Baca juga: Agar Vaksinasi Booster Berhasil, Moeldoko Sebut Harus Ada Peran TNI, Polri dan BIN

"Sekali lagi kami sampaikan ini adalah kombinasi awal dari rezim vaksin booster yang akan diberikan berdasarkan ketersediaan yang ada dan hasil riset yang sudah disetujui oleh BPOM dan ITAGI yang nantinya bisa berkembang," ucap dia.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan alasan pemerintah memberikan setengah dosis vaksin Covid-19 sebagai vaksin booster.

Budi mengatakan, hal tersebut berdasarkan ketersediaan vaksin dan hasil riset yang sudah disetujui BPOM dan ITAGI.

"Sudah disetujui BPOM dan ITAGI yang nantinya bisa berkembang tergantung pada hasil riset yang baru daan ketersediaan vaksin yang ada," katanya.

Stok vaksin mencukupi

Dalam keterangan pers yang sama, Menkes Budi menegaskan stok vaksin Covid-19 untuk pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster mencukupi bagi masyarakat Indonesia.

Budi mengatakan, pengadaan stok vaksin Covid-19 berasal dari kontrak tahun lalu yang akan tiba pada tahun 2022 dan ditambah dengan vaksin yang akan diterima dalam bentuk donasi.

Baca juga: Menkes: Stok Vaksin Covid-19 untuk Booster Mencukupi, Ada Tambahan dari Donasi

"Juga adanya tambahan yang cukup siginifikan dari vaksin donasi dunia baik melalui program kerja sama Covax maupun juga program kerjasama bilateral," katanya.

Budi mengatakan, pihak Covax Facility memberikan komitmen bantuan vaksin Covid-19 sebesar 30 persen dari populasi penduduk Indonesia atau setara 27 juta orang disuntik vaksin

"Atau setara dengan 54 juta dosis vaksin gratis yang bisa diterima pemerintah total tahun lalu dan tahun ini," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com