Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Peleburan Eijkman ke BRIN Jangan sampai Hambat Penelitian Vaksin Merah Putih

Kompas.com - 04/01/2022, 10:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher mewanti-wanti pemerintah agar peleburan Lembaga Eijkman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) jangan sampai menghambat proses penelitian vaksin Merah Putih.

Sebab, selama ini pengembangan vaksin Merah Putih dimotori oleh Lembaga Biologi Molekulel (LBM) Eijkman.

"Semua pihak harus mendorong dan mengingatkan pemerintah agar peleburan ini tidak justru menghambat keberlanjutan penelitian vaksin Covid-19 Merah Putih. Kemandirian vaksin dalam negeri sangat penting bagi Indonesia jika sewaktu-waktu kembali diserang oleh wabah virus," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (4/1/2022).

Baca juga: Banyak Peneliti Eijkman yang Diberhentikan, Apa Kabar Kelanjutan Vaksin Merah Putih?

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti diberhentikannya ratusan saintis dan staf LBM Eijkman pasca-peleburan.

Menurut dia, seharusnya pemerintah tidak langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para ilmuwan.

"Karena selama ini mereka telah berperan membantu proses penelitian vaksin dalam negeri. Pemerintah harus memberikan opsi agar mereka tetap dapat bekerja meneliti demi kemajuan riset dan inovasi," kata dia.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini mengaku khawatir apabila birokratisasi lembaga riset justru mengancam kemajuan riset dan inovasi di Tanah Air.

Ia pun menyampaikan, seperti yang diutarakan para ilmuwan bahwa riset dan inovasi harus berangkat dari independensi yang tinggi.

"Jika tidak ada keleluasaan dalam riset dan inovasi, apalagi cenderung birokratis, maka ilmu pengetahuan kita sulit berkembang. Visi pemerintah terkait riset dan inovasi harus jelas, jangan justru lebih banyak kepentingan di dalamnya," ujar Netty.

Baca juga: BRIN Diminta Rangkul Kembali Peneliti Eijkman, Cak Imin: Untuk Peradaban Maju

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pemerintah punya kewajiban untuk mengembangkan industri obat dan alat kesehatan sebagaimana ketentuan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016.

Ia berpandangan, serangan pandemi Covid-19 seharusnya dijadikan titik balik hadirnya political will dari pemerintah terhadap riset dan pengembangan industri kesehatan.

"Kita harus mampu menjadi bangsa yang mandiri dalam memproduksi obat, alat pelindung diri, vaksin, alat testing, alat kesehatan dan sebagainya. Mau sampai kapan kita menggunakan produk impor terus?" kata dia.

Sementara itu, sebelumnya Kepala BRIN Laksana Tri Handoko memastikan bahwa pihaknya tetap akan melanjutkan pengembangan vaksin Covid-19 Merah Putih yang sebelumnya dijalankan oleh LBM Eijkman.

Baca juga: Rektor Unair: Vaksin Merah Putih Bisa Digunakan untuk Booster maupun Vaksin Utama

Dia menepis kabar kekhawatiran vaksin Merah Putih akan terbengkalai setelah Lembaga Eijkman melebur dalam tubuh BRIN.

"Untuk vaksin terus berlanjut, justru tim semakin kuat karena ada tambahan periset sekepakaran dari eks LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan nanti ada Balitbangkes (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) Kementerian Kesehatan juga," kata Laksana saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/1/2022).

LBM Eijkman resmi bergabung dalam BRIN pada September 2021. Hal itu juga menjadikan nama LBM Eijkman berubah menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com