Resolusi Bahari 2022: Wujudkan Dubes Maritim

Negeri jiran ini pernah tercatat menempatkan mantan/pensiunan Direktur Jenderal Marine Department (setingkat Direktur Jenderal Perhubungan Laut). Sehingga, dengan pengalamannya tadi perwakilan Malaysia di IMO dapat berperan aktif dalam pembahasan setiap isu.

Posisi diplomasi maritim RI yang hanya berstatus atase tadi diperparah dengan pemilihan seorang pegawai Kemenhub menjadi athub. Athub seringkali berupa hadiah "hiburan" bagi pejabat-pejabat yang tidak berhasil memperoleh posisi di eselon II di kantor pusat. Mereka tidak dipersiapkan dengan baik, bahkan terbukti dengan bahasa Inggris yang terbilang rendah.

Oleh karena itu, kerap muncul kesenjangan dalam berkomunikasi dengan mitra. Misalnya, salah menyampaikan statement tentang posisi Indonesia, dan bahkan banyak juga yang malah tidak berani berbicara.

Dubes maritim diperlukan untuk menarik sebanyak mungkin pemain internasional masuk ke dalam bisnis maritim di dalam negeri. Yang terbaru adalah bisnis pelabuhan yang akan semakin berkilau dengan mergernya empat operator pelabuhan pelat merah ke dalam satu entitas tunggal.

Pemain internasional itu bisa terdiri atas shipbrokers, charterers, marine insurers, maritime law, dan sebagainya. Dengan jaringan yang dimiliki oleh diplomat kita saat ini rasanya tidak mustahil target ini dapat dicapai.

Bila gagasan dubes maritim dapat diwujudkan, lantas siapa yang layak ditunjuk untuk posisi dimaksud? Idealnya, mereka-mereka yang saat ini sudah berkarir sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri bisa mengisinya. Mereka sudah terbiasa dengan diplomasi. Dan, yang paling penting, mereka sudah memiliki akses yang telah teruji ke dalam komunitas internasional.

Bisa juga, pejabat lain, khususnya dari Kementerian Perhubungan, namun perlu upgrading besar-besaran sebelum mereka ditempatkan. Entahlah.