Kompas.com - 30/12/2021, 06:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, tak ada istilah wajib militer bagi aparatur sipil negara (ASN).

Hanya saja, ASN yang lulus seleksi sebagai calon komponen cadangan wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran.

"Tidak ada istilah wajib militer bagi ASN. ASN harus disiplin dalam mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan memiliki wawasan kebangsaan. Sehingga diperlukan berbagai upaya untuk pemahaman lebih lanjut mengenai bela negara,” kata Tjahjo melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (29/12/2021).

Baca juga: ASN Bisa Jadi Komponen Cadangan, Ini Gaji, Tunjangan, dan Syaratnya

Tjahjo menekankan bahwa ASN tidak diwajibkan mengikuti pelatihan komponen cadangan.

Tak ada ketentuan dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komponen Cadangan dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara yang memuat kewajiban ASN mengikuti pelatihan komponen cadangan.

"Program pelatihan Komponen Cadangan bersifat sukarela, sehingga tidak ada yang menyebutkan bahwa ASN wajib mengikuti,” ucap Tjahjo.

Menurut Tjahjo, SE Nomor 27 Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengumpulkan dukungan ASN supaya ikut berperan sebagai komponen cadangan.

Selain itu, SE tersebut juga ditujukan bagi pejabat pengambil keputusan (PPK) agar mendorong dan memberikan kesempatan bagi ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti pelatihan komponen cadangan.

Baca juga: Menpan RB Tegaskan Komponen Cadangan bagi ASN Bersifat Sukarela

Tjahjo berharap, bergabungnya ASN sebagai komponen cadangan dapat memperkuat upaya pertahanan negara yang dilakukan komponen utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurut Tjahjo, komponen cadangan merupakan program pemerintah untuk memperkuat pertahanan negara.

Komponen cadangan disiapkan untuk kondisi darurat seperti saat menghadapi ancaman perang dan bencana alam.

Meski bersifat sukarela, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi peserta calon komponen cadangan seperti beriman kepada Tuhan YME, setia kepada NKRI, berusia 18-35 tahun, sehat jasmani dan rohani, hingga tidak memiliki catatan kriminal.

Bagi mereka yang memenuhi syarat, selanjutnya akan mengikuti seleksi komponen cadangan. Mereka yang lolos seleksi lantas mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan.

Baca juga: Komponen Cadangan Bukan Wajib Militer, Pendaftaran Dibuka Sukarela

Tjahjo menekankan bahwa program pelatihan komponen cadangan ini berbeda dengan program bela negara yang sudah ada dan wajib diikuti ASN.

"Penguatan pemahaman bela negara bagi ASN diberikan pada pendidikan dan pelatihan dasar CASN melalui pemberian materi yakni wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara,” kata dia.

Setelah lulus dan resmi menjadi anggota komponen cadangan, setiap individu akan kembali lagi ke profesinya masing-masing.

"Hal tersebut berlaku juga bagi ASN. Jika ASN mengikuti pelatihan komponen cadangan, maka akan bertugas di instansinya kembali," kata Tjahjo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Akan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Berkas Perkara Lengkap, Doni Salmanan Akan Segera Disidang Terkait Kasus Quotex

Nasional
Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: 'Kultur' Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Catatan Kontras di Hari Bhayangkara ke-76: "Kultur" Kekerasan Polri hingga Fenomena Tak Viral Tak Optimal

Nasional
Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Sepakat Koalisi dengan PKB, Gerindra: Kami Merasa Dapat Kawan...

Nasional
Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Profil Arizon Mega Jaya, Hakim Ad Hoc Tipikor MA yang Tak Setuju Pemiskinan Koruptor

Nasional
PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

PKB Ungkap Nama Koalisi dengan Gerindra: Silaturahmi Indonesia Raya

Nasional
Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

Surya Paloh: Buat Apa Pemilu jika Bangsa Ini Terpecah

Nasional
Klarifikasi Jumlah Buruh Meninggal di Malaysia, Kemenlu: Jumlahnya 15 Orang, Ada Diskrepansi Data

Klarifikasi Jumlah Buruh Meninggal di Malaysia, Kemenlu: Jumlahnya 15 Orang, Ada Diskrepansi Data

Nasional
Jubir Ungkap Alasan Elektabilitas Prabowo Tinggi di Kalangan Generasi Z

Jubir Ungkap Alasan Elektabilitas Prabowo Tinggi di Kalangan Generasi Z

Nasional
4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

4 Eks Anggota DPRD Jambi yang Terlibat Suap Pengesahan RAPBD Dijebloskan ke Lapas

Nasional
Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

Pemerintah-DPR Sepihak Bentuk Provinsi Baru di Papua, Ketua MRP: Saya Lelah

Nasional
Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina

Makna di Balik Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Disahkan: Antara Mitos Kesejahteraan dan Kuasa Jakarta di Bumi Cenderawasih

3 Provinsi Baru di Papua Disahkan: Antara Mitos Kesejahteraan dan Kuasa Jakarta di Bumi Cenderawasih

Nasional
BERITA FOTO: Suasana Pertemuan Jokowi dan Vladimir Putin di Kremlin

BERITA FOTO: Suasana Pertemuan Jokowi dan Vladimir Putin di Kremlin

Nasional
Temui Zelensky-Putin, Jokowi Dinilai Ingin Dikenang sebagai Pemimpin yang Damaikan Konflik

Temui Zelensky-Putin, Jokowi Dinilai Ingin Dikenang sebagai Pemimpin yang Damaikan Konflik

Nasional
DPR Sebut Ada Wacana Pembentukan Badan Pengawas untuk Ganja Medis

DPR Sebut Ada Wacana Pembentukan Badan Pengawas untuk Ganja Medis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.