Menkumham Serahkan Dugaan Keterlibatan Oknum TNI Berangkatkan PMI Ilegal ke Malaysia ke Puspom

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly angkat bicara soal dugaan keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut (AU) dan Angkatan Udara (AU) yang membantu keberangkatan tenaga kerja indonesia (TKI) ilegal ke Malaysia.

Menurut Yasonna, keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa TKI ilegal itu menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum.

Ia menyebut, jika oknum yang diduga terlibat mengurus TKI ilegal itu berasal dari TNI maka kasusnya akan ditangani Pusat Polisi Militer (Puspom).

"Kalau nanti ada menyangkut oknum TNI misalnya tentu (akan ditangani) Puspom," ujar Yasonna di Gedung Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, (29/12/2021).

“Itu kita serahkan. Kami tidak mengetahui tentunya, tapi kami juga ikut bekerja sama untuk menangani dari segi keimigrasian saja,” imbuhnya.

Baca juga: TNI AU Serius Dalami Dugaan Keterlibatan Prajurit Kirim Pekerja Migran Ilegal yang Tenggelam di Malaysia

Yasonna pun menyerahkan dugaan adanya peran oknum TNI dalam keterlibatan TKI ilegal itu kepada penegak hukum.

Menurut dia, persoalan yang kini ditangani Mabes Polri terkait pekerja migran ilegal itu merupakan masalah klasik yang kerap terjadi.

"Banyak warga kita yang bepergian mencari pekerjaan secara ilegal keluar lewat laut, ini tanpa sepengetahuan (imigrasi) dari pelabuhan-pelabuhan tikus yang di luar kendali kita,” kata Yasonna.

“Saya kira biar penegak hukum yang menanganinya," ucap dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menduga ada keterlibatan anggota TNI AU dan ALbdalam pengiriman pekerja migran ilegal ke Malaysia.

Dugaan ini didapatkan BP2MI berdasarkan hasil investigasi tim khusus terhadap peristiwa tenggelamnya kapal yang mengangkut pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di perairan Johor, Malaysia beberapa waktu lalu.

Baca juga: TNI AL Investigasi Dugaan Keterlibatan Oknum Kirim PMI Ilegal ke Malaysia

"Adanya dugaan keterlibatan oknum TNI AL dan TNI AU yang memiliki peran masing-masing dalam membantu kegiatan pengiriman PMI ilegal," kata Benny dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Selasa (28/12/2021).

Benny melanjutkan, berdasarkan hasil investigasi, kegiatan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia ini diduga dilakukan secara terorganisasi.

Ia memaparkan, dalam pelaksanaan pengiriman pekerja migran ilegal ini, ada calo-calo perekrut di daerah asal hingga pengurus transportasi di Bandara Hang Nadim, Batam, menuju pelabuhan di Tanjunguban.

Adapun, Benny menyebutkan, pemilik kapal yang mengirim dan menjemput pekerja migran ilegal ini bernama Susanto alias Acing.

"Jadi kami meyakini kegiatan ini terorganisasi karena ada peran masing-masing pihak, siapa menjalankan tugas apa dan di mana," tuturnya.

Menurut Benny, selama ini Susanto tak pernah tersentuh aparat penegak hukum.

Ia mengatakan, hal ini makin menguatkan dugaan BP2MI bahwa kegiatan pengiriman PMI ilegal itu sudah berlangsung lama dan diketahui banyak pihak.

Baca juga: Soal Dugaan Keterlibatan Oknum TNI dalam Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia, Polri: Masih Didalami

"Dalam pelaksanaan kegiatannya, Susanto alias Acing tidak pernah tersentuh aparat keamanan dan aparat hukum," katanya.

Ia pun menduga kuat ada dukungan (backing) kuat dari anggota aparat penegak hukum setempat.

Benny mengatakan, dirinya akan bertemu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Menkopolhukam Mahfud MD.

"Kenapa tidak tersentuh aparat? Karena mendapatkan perlindungan diduga kuat atau backing dari oknum-oknum aparat yang ada di daerah. Kami mengetahui persis oknum-oknum tersebut siapa dan dari institusi apa. Maka, sebagai Kepala BP2MI saya akan bertemu dengan Panglima TNI, Kapolri, dan Menkopolhukam," ucapnya.

Diberitakan, sebuah kapal yang diduga membawa puluhan pekerja migran ilegal tenggelam di perairan Tanjung Balau, Johor, Malaysia, 15 Desember 2021. Kapal berangkat dari Tanjung Uban, Kepulauan Riau, dengan tujuan Johor Bahru.

Baca juga: BP2MI: Pekerja Migran Ilegal Bayar Rp 10-15 Juta ke Calo untuk Berangkat ke Malaysia

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri, jumlah WNI yang menjadi korban tewas dalam kecelakaan kapal itu sebanyak 21 orang.

Hingga kini, proses pencarian korban masih dilakukan oleh tim SAR Pemerintah Malaysia dan Basarnas Indonesia.