Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Info Terbaru soal Vaksin Booster Covid-19: Sasaran, Jenis Vaksin, hingga Berbayar

Kompas.com - 21/12/2021, 16:36 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menyiapkan program vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga untuk masyarakat.

Rencananya, vaksinasi booster mulai disuntikkan di awal tahun 2022.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin dosis ketiga difokuskan pada kelompok-kelompok rentan seperti tenaga kesehatan, orang lanjut usia, dan pengidap kelainan imun.

"Di luar itu (kelompok rentan), WHO (World Health Organization/Badan Kesehatan Dunia) meminta untuk tidak membuka vaksinasi booster, karena masih banyak negara yang belum bisa mendapatkan akses vaksin," kata Nadia.

Baca juga: Pemerintah Waspada Omicron: Siapkan Vaksin Nusantara Jadi Booster hingga Pertimbangkan Karantina Jadi 14 Hari

Kendati demikian, kata Nadia, apabila pasokan vaksin Tanah Air mencukupi, bukan tidak mungkin masyarakat umum di luar kelompok rentan bisa mendapatkan vaksin booster.

"Kita juga sambil menunggu perkembangan dari rekomendasi WHO untuk pemberian vaksin kepada non kelompok rentan," ujarnya.

Jenis vaksin booster

Salah satu yang tengah disiapkan yakni jenis vaksin yang digunakan untuk booster.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan sejumlah pilihan booster vaksin seperti vaksin Merah Putih serta vaksin Nusantara.

Selain itu, ada beberapa vaksin kerja sama dalam negeri lain yang termasuk dalam program Merah Putih.

Baca juga: Vaksin Merah Putih hingga Vaksin Nusantara Jadi Opsi Booster Vaksin Covid-19

"Arahan Bapak Presiden, beberapa opsi untuk vaksin booster juga akan dipersiapkan menggunakan vaksin Merah Putih, vaksin yang dikembangkan BUMN dengan Baylor (Medical College)," kata Airlangga dalam konferensi pers daring, Senin (20/12/2021).

"Kemudian vaksin kerja sama dalam negeri, termasuk yang masuk dalam program Merah Putih adalah Unair dan Biotis, kemudian Bio Farma dan Baylor College, kemudian Kalbe Farma-Genexin, dan Anhui, plus vaksin Nusantara," tuturnya.

Airlangga mengatakan, saat ini pemerintah tengah mematangkan regulasi terkait vaksinasi booster. Pemerintah juga sedang menetapkan regulasi dari harga masing-masing vaksin.

Secepatnya akan dilakukan revisi peraturan presiden (perpres) dan peraturan menteri kesehatan (permenkes) terkait hal ini.

Selain itu, lanjut Airlangga, sedang dilakukan kajian vaksinasi dosis ketiga dari beberapa produsen, antara lain Pfizer, Sinovac, dan AstraZeneca yang tengah berproses di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Tidak seluruhnya gratis

Ternyata, biaya vaksinasi booster tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah hanya akan menanggung biaya vaksinasi booster bagi warga lanjut usia dan penerima bantuan iuran (PBI).

"Untuk vaksinasi booster tahun depan kita akan bagi dua skenario, untuk vaksinasi lansia dan PBI non-lansia, itu akan ditanggung negara," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/12/2021).

Baca juga: Vaksin Nusantara Jadi Opsi Booster Vaksin Covid-19 atas Arahan Presiden Jokowi

"Sedangkan untuk yang mandiri dan non-lansia itu akan kita buka agar perusahan-perusahaan farmasi bisa mengimpor vaksinnya dan langsung menjual ke masyarakat," ujar Budi.

Budi mengatakan bahwa vaksin booster yang ditanggung APBN akan diberikan ke 83,1 juta orang dengan kebutuhan vaksin sebanyak 92,4 juta dosis, termasuk cadangan sekitar 10 persen.

Sementara itu, vaksin booster yang tidak ditanggung APBN akan diberikan kepada 125,2 juta orang dengan kebutuhan vaksin sebanyak 139 juta dosis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com