Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PMI Telantar di Bandara, Pemerintah Diminta Buka Lagi Tempat Karantina Terpusat

Kompas.com - 21/12/2021, 08:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengusulkan agar pemerintah kembali mengaktifkan tempat-tempat karantina terpusat untuk mengatasi banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang telantar untuk mendapatkan fasilitas karantina sepulang dari luar negeri.

Kurniasih mengaku mendapat laporan bahwa banyak PMI yang harus menunggu berjam-jam hingga dini hari untuk mendapatkan fasilitas karantina dari pemerintah sesuai dengan keputusan Satgas Covid-19 nasional.

"Pemerintah bisa membuka tambahan kamar segera di fasilitas milik pemerintah termasuk bekerja sama dengan aset milik pemda. Kasihan teman-teman PMI seperti tidak diurus. Pemerintah menyebut mereka pahlawan lho, perlakukan dengan layak dan baik," kata Kurniasih dalam siaran pers, Senin (20/12/2021).

Baca juga: Viral, Video PMI Telantar Berjam-jam untuk Karantina di Wisma Atlet

Tempat karantina terpusat yang diusulkan untuk dibuka kembali antara lain Rumah Susun Pasar Rumput, Asrama Haji Pondok Gede, ataupun dengan memanfaatkan aset-aset milik pemerintah daerah.

Politikus PKS itu berpandangan, menumpuknya PMI disebabkan oleh adanya program pemulangan tetapi tak didukung dengan insfratruktur di dalam negeri untuk karantina.

Ia pun mengaku mendapat laporan bahwa para PMI ditawari untuk karantina ke hotel-hotel dengan biaya sendiri agar tidak menunggu antrean lebih lama.

"Ingat PMI adalah kelompok yang mendapatkan fasilitas gratis karantina mandiri yang disediakan pemerintah. BP2MI harus cari solusi segera bersama Satgas Covid-19 nasional menyelesaikan kebutuhan mendesak ini," ujar Kurniasih.

Baca juga: Soal Praktik Penempatan PMI Ilegal, Kepala BP2MI: Negara Tak Boleh Kalah

Sebelumnya, video penumpukan antrean TKI yang hendak menjalani karantina sepulang dari luar negeri di bandara Soekarno-Hatta pun beredar pada Senin.

Perekam video yang adalah seorang perempuan mengaku sedang menunggu karantina kesehatan di Wisma Atlet, Jakarta. Dia baru tiba dari luar negeri seusai berlibur.

Sedangkan kebanyakan penumpang pesawat yang sedang menunggu karantina bersamanya adalah PMI.

Dia menyebut bahwa video itu diambil sekitar pukul 04.00 WIB

"Assalamualaikum guys, ini pagi subuh jam berapa nih. Kita belum subuh ya, jam 4.00 WIB ya. Ini kita di Bandara Soekarno-Hatta mau antre karantina di Wisma Atlet," ujar perekam video, dikutip Senin.

Dia mengaku sudah menunggu untuk dikarantina kesehatan sejak sekitar pukul 18.00 WIB kemarinnya.

"Masyaallah udah dari habis magrib sampai subuh belum juga selesai. Masih ngantre panjang. Tuh guys, ini bener-bener pemerintah penyiksaan nih terhadap rakyat," tutur perempuan itu.

Baca juga: Saat Wisma Atlet Lockdown, Antrean Karantina di Bandara Menumpuk dan Pasien Sembuh Belum Bisa Pulang

Komandan Satgas Udara Covid-19 Bandara Soekarno-Hatta Letkol Agus Listiono pun mengakui bahwa ada penumpukan penumpang pesawat dari luar negeri atau internasional yang diketahui dari video yang beredar. Kejadian itu berlangsung pada Sabtu (18/12/2021),

"Ya itu video itu ada pada hari Sabtu memang terjadi penumpukan karena ada ketersendatan yang ada di wisma (atlet)," ucap Agus.

Katanya, Wisma Atlet tersendat karena lokasi itu ditutup alias lockdown usai salah satu stafnya teridentifikasi terpapar virus corona varian Omicron.

Dengan demikian, Satgas Udara Covid-19 Bandara Soekarno-Hatta harus mengirim para penumpang ke lokasi lain. Kemudian, pada Sabtu pekan lalu sekitar pukul 13.00 WIB, pihaknya mulai mengirimkan para penumpang ke lokasi karantina kesehatan di Nagrak, Jakarta Utara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com