Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Juga Mutasi 9 Kapolres di Jabodetabek

Kompas.com - 19/12/2021, 15:04 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak sembilan kapolres di wilayah Jabodetabek turut dimutasi dalam jabatan baru lewat surat telegram Kapolri terbaru.

Mutasi para kapolres di Jabodetabek ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor ST/2567/XII/KEP./2021 dan ST/2569/XII/KEP./2021. ST itu ditandatangani As SDM Kapolri Irjen Wahyu Widada atas nama Kapolri pada 17 Desember 2021.

“Ya benar proses mutasi secara alamiah, yang pensiun dan tour of duty and area, serta penyegaran,” sebut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (18/12/2021).

Sembilan kapolres yang diganti, antara lain, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Azis Andriansyah dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Posisi Kapolres Metro Jakarta Selatan akan diisi Kombes Budhi Herdi Susianto. Ia saat ini bertugas sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri.

Baca juga: Alasan Polri Mutasi Perwira Tinggi, Termasuk Firli Bahuri

Kemudian, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Deonijiu De Fatima dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri. Posisi Kombes Deonijiu diisi Kombes Komarudin.

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Harun dimutasi menjadi Wakapolres Metro Jaksel. Harun digantikan oleh AKBP Iman Imanuddin, yang saat ini aktif sebagai Kapolres Tangerang Selatan.

Berikut daftar sembilan kapolres di Jabodetabek yang dimutasi:

1. Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Dalpers SSDM Polri. Hendra digantikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim Polri Kombes Gidion Arif Setyawan.

2. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Deonijiu De Fatima dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri. Deonijiu digantikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Gakkum Korlantas Polri Kombes Komarudin.

3. Kapolresta Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro dimutasi menjadi Assessor SDM Kepolisian Madya Tk III SSDM Polri. Wahyu digantikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri Kombes Zain Dwi Nugroho.

Baca juga: Kapolri Juga Mutasi 9 Kapolres di Jabodetabek, Ini Daftarnya

4. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Aloysius Suprijadi dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri. Aloysius digantikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Hukum Divkum Polri Kombes Hengki.

5. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Azis Andriansyah dimutasi menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri. Azis digantikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri Kombes Budhi Herdi Susianto.

6. Kapolres Bogor AKBP Harun dimutasi menjadi Wakapolres Metro Jakarta Selatan. Harun digantikan oleh Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanuddin.

7. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Iman Imanuddin dimutasi menjadi Kapolres Bogor. Iman digantikan oleh Kapolres Tanah Toraja AKBP Sharly Sollu.

8. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan dimutasi menjadi Kabagrenops Robinops Sops Polri. Erwin digantikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Budi Sartono.

9. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guruh Arif Darmawan dimutasi menjadi Dansatbrimob Polda Jatim. Guruh digantikan oleh Analis Kebijakan Madya Bidang Kamsel Korlantas Polri Kombes Wibowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com