Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Ancam Beri Sanksi ke Daerah yang Cakupan Vaksinasinya Rendah

Kompas.com - 18/12/2021, 06:13 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pada akhir 2021, pihaknya akan mengevaluasi daerah yang tidak mencapai target 70 persen angka vaksinasi Covid-19 untuk dosis pertama.

Dia pun menyiapkan sanksi berupa disinsentif anggaran kepada daerah yang capaian vaksinasinya rendah.

"Bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen, akan kami evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan dana insentif daerah," ujar Tito dilansir dari siaran pers Kemendagri, Sabtu (18/12/2021).

"Sebaliknya, bagi daerah yang telah memenuhi target, akan kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan dana insentif daerah dan dana alokasi umum," imbuhnya.

Baca juga: Satgas Covid-19: Omicron Ditemukan di Indonesia, Kita Harus Segera Vaksinasi Lengkap

Dia pun mengingatkan, daerah dengan angka capaian vaksinasi Covid-19 yang rendah akan mempengaruhi angka rata-rata nasional.

Tito mencontohkan, salah satu daerah yang angka capaian vaksinasinya masih di bawah 70 persen yakni Sumatera Barat.

Dia sudah melaporkan kondisi ini kepada Presiden Joko Widodo.

"Dan beliau minta untuk ditingkatkan. Kedatangan saya ke seluruh daerah di Indonesia, terutama yang capaian vaksin Covid-19 masih rendah, merupakan tugas langsung dari Presiden," kata Tito.

Baca juga: Omicron Masuk Indonesia, Presiden Minta Masyarakat Tidak Panik dan Segera Ikut Vaksinasi

"Selain Mendagri, Presiden juga menugaskan Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung secara bersama dengan stakeholder lainnya bergerak mendorong percepatan vaksinasi," tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengatakan, dengan adanya temuan varian Omicron di Indonesia, masyarakat harus didorong segera mendapatkan vaksinasi Covid-19 secara penuh.

Vaksinasi dosis lengkap, menurut Reisa, dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap potensi infeksi varian baru tersebut.

"Ditemukannya varian Omicron di indonesia harus membuat kita semakin segera mendapatkan perlindungan penuh, yakni dengan dua kali vaksinasi (Covid-19)," ujar Reisa dalam keterangan pers secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (17/12/2021).

Baca juga: Omicron Masuk Indonesia, Jokowi Ingatkan Masyarakat Segera Vaksinasi


"Jangan ditunda apalagi tidak dilanjutkan sama sekali," tegasnya.

Reisa mengingatkan, pandemi Covid-19 masih berlangsung dan bahaya virus corona beserta berbagai mutasinya masih mengintai.

Dia menekankan, vaksin Covid-19 telah terbukti melindungi tubuh dari potensi sakit berat yang menimbulkan kondisi kegawatdaruratan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com