Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Ada Kepastian Harga Bawang Merah agar Tak Dimainkan Tengkulak

Kompas.com - 14/12/2021, 14:30 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan penjamin pembelian atau pengambil alih (off taker) produksi bawang merah di Indonesia. Hal ini supaya ada kepastian harga dan permintaan.

Instruksi ini Jokowi sampaikan usai menanam bawang merah bersama warga dan Menteri Pertanian serta jajaran pejabat lainnya di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (14/12/2021).

"Yang paling penting juga disiapkan off taker yang membeli dari bawang merah yang telah kita tanam tadi," kata Jokowi.

Baca juga: Ratusan Petani Mengamuk dan Rusak Kantor Bupati Bima gara-gara Harga Bawang Merah Anjlok

"Sehingga kepastian harga, kepastian yang membeli itu ada dan harga yang ada tidak dipermainkan oleh para tengkulak," tuturnya.

Jokowi mengatakan, setidaknya ada 339 hektare lahan tanaman bawang merah di Kabupaten Temanggung.

Ia pun memerintahkan Kementan untuk melakukan pendampingan agar produktivitas bawang merah di wilayah tersebut terus meningkat.

Dengan begitu, diharapkan pendapatan petani juga naik sehingga menigkatkan angka kesejahteraan.

"Kita harapkan dengan produktivitas yang semakin baik, intervensi di bibit, kita harapkan pendapatan, income dari petani akan meningkat," ujarnya.

Baca juga: Harga Bawang Merah Anjlok hingga Rp 5.000 Per Kilo, Ratusan Petani Mengamuk di Kantor Bupati Bima

Presiden mengaku akan terus memantau perkembangan pertanian bawang merah di Temanggung untuk memastikan produktivitasnya semakin baik.

"Ini akan saya lihat setelah panen, karena kita dapat memastikan kalau nanti panen sudah terjadi per hektare mendapatkan berapa ton, kemudian ongkos di produksinya berapa, sehingga ketemu betul bahwa para petani memang mendapatkan keuntungan dari menanam bawang merah itu," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com