Soal PPKM Level 3 Dibatalkan, Wapres Sebut Pemerintah Tak Mau Penyekatan Akibatkan Mobilitas Berkurang dan Pengaruhi Ekonomi

Kompas.com - 10/12/2021, 14:54 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Peringatan Hari Santri Nasional 2021 secara daring, Rabu (20/10/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin di acara Peringatan Hari Santri Nasional 2021 secara daring, Rabu (20/10/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, salah satu alasan pemerintah membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 se-Indonesia pada masa libur Natal dan tahun baru untuk menghindari adanya penyekatan.

Ma'ruf menuturkan, penyekatan tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada roda perekonomian.

"Kita tidak ingin karena menggunakan Level 3 itu kemudian menjadi terjadi penyekatan, itu nanti akan mengurangi mobiltias yang bisa mempengaruhi ekonomi," kata Ma'ruf dalam keterangan pers, Jumat (10/12/2021).

Ma'ruf mengatakan, dengan tidak memberlakukan PPKM Level 3 se-Indonesia, maka kebijakan pembatasan mobilitas akan disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing.

Ia pun menegaskan, sejumlah aturan pembatasan akan tetap diberlakukan, antara lain penerapan protokol kesehatan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi di tempat-tempat keramaian, dan tes PCR atau antigen untuk melakukan perjalanan.

Baca juga: PPKM Level 3 Batal, Tempat Wisata di Banyuwangi Buka Saat Nataru, Pesta Kembang Api Dilarang

"Ini terus dilakukan dan tidak ada penyekatan, tapi diawasi bahwa yang bergerak itu yang sudah divaksin. Jadi ini pengamanannya divaksinasi, sehingga kalau dia sudah divaksin, diyakini bisa terhindar," ujar Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan bahwa penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia selama Natal dan tahun baru batal dilaksanakan.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sebagai ganti PPKM Level 3 dibatalkan, pemerintah akan menerapkan aturan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah Indonesia.

"Penerapan level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tetapi dengan beberapa pengetatan," terang Luhut dalam keterangan resminya, seperti dikutip pada Rabu (8/12/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Distributif dalam Sistem Politik

Nasional
Karakteristik Peraturan Pemerintah

Karakteristik Peraturan Pemerintah

Nasional
Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Ekstraktif dalam Sistem Politik

Nasional
Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Peraturan Pemerintah: Pengertian, Fungsi dan Materi Muatannya

Nasional
Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

Nasional
Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

Nasional
Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

Nasional
Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

Nasional
Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

Nasional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

Nasional
M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

Nasional
Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

Nasional
Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

Nasional
Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.