Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Iskandar: Kalau Kader PKB Semangat Mencalonkan Saya Jadi Capres Itu Wajar

Kompas.com - 02/12/2021, 18:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar menilai wajar bila kadernya aktif mendorongnya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2024.

Menurut Muhaimin, semangat relawan serta kader PKB di daerah dalam mengampanyekan dirinya sebagai capres merupakan bagian dari target politik partainya.

Baca juga: Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

“Kalau ada kader PKB yang semangat untuk mencalonkan saya jadi presiden itu wajar, itu bagian dari target-target politik. Karena itu 2024 masih 3 tahun lagi kita masih punya waktu untuk melihat sejauh mana dukungan pasar publik, bukan pasar PKB," ujar Muhaimin sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (2/12/2021).

Muhaimin juga menargetkan PKB meraih 100 kursi di DPR pada Pemilu 2024. Ia optimistis target tersebut bisa dicapai karena tingginya semangat kader PKB di seluruh Indonesia.

Ia pun mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan antar-partai politik terkait arah koalisi untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Dia mengatakan, PKB tidak bisa berdiri sendiri mencalonkan kadernya sebagai calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Muhaimin menyadarai partainya mutlak membutuhkan dukungan koalisi.

Baca juga: Ketum PKB: Reshuffle Kabinet Masih Sebatas Rumor

"Namun sampai hari ini belum ada satupun pertemuan partai politik yang membahas calon presiden. Karena itu isu capres di lingkungan partai-partai belum ada pertemuan yang membicarakan itu," kata Muhaimin.

Adapun sebelumnya baliho bergambar Muhaimin Iskandar bertebaran di sejumlah daerah. Namun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan pemasangan baliho itu bukan merupakan instruksi dari Muhaimin. Ia mengaku tidak tahu menahu soal pemasangan baliho.

"Soal baliho, saya pastikan bukan instruksi Ketum PKB. Bahkan saya pun malah tidak tahu menahu itu inisiatif siapa, tujuannya apa dan siapa yang masang," kata Jazilul saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2021).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com