Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Optimistis Ekonomi dan Keuangan Syariah Tumbuh Lebih Baik pada 2022

Kompas.com - 02/12/2021, 15:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meyakini ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan tumbuh lebih baik pada 2022.

Menurut Ma'ruf, Bank Indonesia telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan akan mencapai 4,7 hingga 5,5 persen.

"Saya meyakini, sektor ekonomi dan keuangan syariah mampu tumbuh lebih baik tahun depan," ujar Ma'ruf, dalam diskusi Transmedia Institute bertajuk Evaluasi Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia 2021 dan Prospeknya 2022, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Ma'ruf mengatakan, seluruh pihak menyambut baik aktivitas ekonomi masyarakat yang mulai kembali normal.

Hal itu terlihat dari meningkatnya indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan ritel, purchasing managers index (PMI), dan manufaktur.

"Namun, optimisme ini perlu didukung dengan penguatan sinergi, partisipasi aktif semua pihak, serta terobosan kebijakan yang inklusif, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat," kata dia.

Oleh karena itu, ke depannya pemerintah akan berupaya memperkuat arah kebijakan dan rencana aksi ekonomi dan keuangan syariah.

Antara lain, dari penguatan ekosistem halal value chain, terutama sektor pertanian terintegrasi, makanan halal dan fashion muslim.

Baca juga: Wapres: Ekonomi dan Keuangan Syariah Jangan Hanya Dilihat dari Sisi Syariah

Kemudian percepatan dan perluasan implementasi halal assurance system untuk percepatan sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), penguatan transformasi pengelolaan dana sosial syariah terintegrasi dan terdigitalisasi, termasuk perluasan penyaluran cash-waqf linked sukuk (CWLS).

"Lalu penerapan pembiayaan kreatif syariah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta implementasi layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan," kata dia.

Selain itu, penguatan infrastruktur pendukung ekonomi dan keuangan syariah yang meliputi penguatan pelaku usaha syariah, konsolidasi sumber pembiayaan syariah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) syariah, penguatan aspek regulasi, dan peningkatan literasi masyarakat juga perlu dilakukan.

Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, kinerja baik ekonomi dan keuangan syariah Indonesia merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi intensif banyak pihak, dukungan otoritas, dunia usaha, akademisi, organisasi dan tokoh masyarakat, hingga media.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com