Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pada 2021 literasi ekonomi dan keuangan syariah nasional naik.

Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia. Kenaikannya adalah 20,1 persen dari semula 16,3 persen.

"Kenaikan ini perlu kita syukuri, tetapi tentunya masih perlu untuk didorong," ujar Ma'ruf di acara diskusi Transmedia Institute bertajuk Evaluasi Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia 2021 dan Prospeknya 2022, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Wapres Minta Dewan Pengawas Syariah Dapatkan Informasi Baik tentang Digitalisasi Ekonomi

Ma'ruf mengatakan, saat ini pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) terus berupaya meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai cara.

Di antaranya adalah kerja sama dengan perguruan tinggi, pemberian dukungan riset kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), peresmian brand ekonomi syariah, penyusunan konsep penghargaan ekonomi syariah kepada kepala daerah yang berhasil memajukan ekonomi dan keuangan syariah, dan penerbitan berbagai buku terkait ekonomi syariah.

Aspek literasi sebagai ekosistem pendukung itu pun, kata dia, berhasil meningkatkan capaian ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

"Bahkan selama masa pandemi Covid-19, kata dia, sektor ekonomi dan keuangan syariah mampu menunjukkan daya tahan dan kinerjanya yang tetap positif," kata dia.

Baca juga: Maruf Minta Program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Segera Membuahkan Hasil

Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pertumbuhan positif sektor pertanian, makanan halal, fashion muslim, dan kosmetik halal.

Bank Indonesia juga per Agustus 2021 mencatat kenaikan transaksi e-commerce industri halal mencapai 20 persen year-on-year.

Kemudian, peresmian tiga Kawasan Indonesia Halal (KIH), dan 11 KIH lainnya yang sedang disiapkan.

"Pemerintah terus mengembangkan skema insentif untuk menarik banyak investor dalam operasionalisasi dan pengembangan KIH," kata dia.

Selanjutnya kodifikasi dan integrasi data produk halal dengan transaksi perdagangan ekspor/impor yang juga telah final.

Ini termasuk penetapan tarif layanan BPJPH nol rupiah untuk layanan sertifikasi usaha mikro dan kecil (UMK), sebagai bentuk penguatan halal assurance system.

"Sektor industri keuangan syariah turut menopang pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tengah pandemi," ucap dia.