Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Kompas.com - 02/12/2021, 09:19 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah China dikabarkan mengirimkan surat protes yang meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran sumber daya gas dan minyak di Kawasan Laut China Selatan dan latihan militer Garuda Shield.

Hal ini dimuat dalam pemberitaan Reuters pada Rabu (1/12/2021) dengan judul “Eksklusif China memprotes pengeboran dan latihan militer Indonesia”.

Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) Teuku Faizasyah mengaku, tidak bisa mengonfirmasi isi pemberitaan tersebut.

“Saya tidak bisa mengonfirmasi isi dari berita tersebut,” kata Faizasyah saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (1/12/2021) malam.

Faizasyah mengatakan, komunikasi diplomatik biasanya bersifat tertutup.

“Lebih dari itu, komunikasi diplomatik, termasuk melalui nota diplomatik, bersifat tertutup,” tambah dia.

Baca juga: Kemlu Ungkap Kendala Vaksinasi Covid-19 untuk Pengungsi Asing

Dilansir dari Reuters, anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengaku, mengetahui adanya surat dari diplomat China kepada Kemenlu yang meminta penghentian pengeboran gas dan minyak di kawasan Laut China Selatan, tepatnya di Laut Natuna Utara.

Farhan juga menyebut isi dari surat tersebut sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agendanya terkait nine dash line.

"Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," kata Farhan kepada Reuters.

Selanjutnya, tiga orang sumber dari Reuters lainnya juga membenarkan adanya surat tersebut. Dua dari orang tersebut mengatakan China sudah berulang kali meminta Indonesia menghentikan pengeboran.

Indonesia mengeklaim ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusifnya berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan menamakan wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017.

Selain itu, masih dilansir dari Reuters, Farhan mengatakan, China melalui surat terpisah, juga memprotes latihan militer Garuda Shiled Indonesia yang berlangsung pada Agustus lalu.

Baca juga: Kemenlu: KRI Tawau Beri Pendampingan Hukum WNI Asal Sulawesi Barat yang Terancam Hukuman Mati di Malaysia

Menurut Farhan ini adalah protes pertama China terhadap adanya latihan militer tersebut.

Adapun, TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Army menggelar latihan gabungan "Garuda Shield" ke-15 2021. Latihan bersama ini berlangsung di tiga lokasi berbeda, yakni daerah latihan (rahlat) Baturaja, Makalisung, dan Amborawang.

"Dalam surat resmi mereka, pemerintah China mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di daerah itu," ucap Farhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com