Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usul Pimpinan MPR soal Pencopotan Sri Mulyani Dinilai Kekanak-kanakan

Kompas.com - 01/12/2021, 16:26 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan Wakil Ketua MPR RI Bidang Anggaran Fadel Muhammad agar Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dinilai kekanak-kanakan.

Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, semestinya MPR memahami saat ini negara sedang mengatur pengeluaran dengan ketat.

“Cara mereka memprotes kebijakan pemotongan anggaran dengan meminta Menkeu dicopot oleh Presiden terlihat kekanak-kanakan,” ujar Lucius kepada Kompas.com, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Adapun Fadel sebelumnya menyampaikan bahwa Sri Mulyani tak menepati janji terkait anggaran untuk memasifkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Fadel mengatakan, anggaran untuk MPR malah semakin turun, padahal jumlah pimpinannya bertambah.

Dalam pandangan Lucius, sikap Pimpinan MPR justru menunjukan ketidakpedulian pada masyarakat.

“Keluhan, kemarahan MPR atas anggaran mereka yang dikurangi justru memperlihatkan wajah MPR yang tak peduli rakyat, hanya mementingkan diri sendiri,” kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani Dituding Tak Hargai MPR karena Tak Hadir Rapat, Ini Penjelasan Kemenkeu

Di sisi lain semestinya pimpinan MPR tahu bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak disusun hanya berdasarkan keinginan Sri Mulyani.

Lucius juga tak melihat urgensi penambahan anggaran untuk MPR terkait program Sosialisasi Empat Pilar.

“Kegiatan ini entah apa manfaatnya. Sudah beberapa tahun sosialisasi dianggarkan untuk MPR, apa yang bisa disebut sebagai hasil sosialisasi mereka?” ucap dia.

Terakhir, Lucius berharap Pimpinan MPR dapat bersikap lebih bijak terkait masalah ini.

“MPR mesti memahami kerja Menkeu itu sebelum membuat tuntutan yang cenderung tidak masuk akal. Sikap bijak MPR menghadapi berbagai persoalan termasuk pemotongan anggaran tentu sangat diharapkan,” pungkas dia.

Baca juga: Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Diberitakan, Fadel meminta Presiden Jokowi untuk mencopot Sri Mulyani dari jabatannya. Fadel menilai Sri Mulyani kurang menghargai MPR dan selama ini kinerjanya kurang bagus.

“Ini terbukti dengan pengelolaan keuangan negara yang amburadul, pendapatan negara semakin menurun, dan utang negara semakin membengkak,” kata Fadel.

“Copot Sri Mulyani Indrawati dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” tuturnya.

Secara terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Sri Mulyani untuk menghargai hubungan antarlembaga tinggi negara karena beberapa kali tidak memenuhi undangan rapat dari MPR tanpa alasan yang jelas.

"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinasikan Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang," kata Bambang, dalam siaran pers, Rabu (1/12/2021).

"Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tutur dia.

Bambang menuturkan, kehadiran Sri Mulyani sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

Menurut politisi Partai Golkar itu, Badan Anggaran MPR juga beberapa kali mengundang Sri Mulyani untuk mengikuti rapat terkait refocussing anggaran penanggulangan Covid-19, tetapi Sri Mulyani tidak pernah datang.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com