Kompas.com - 30/11/2021, 15:30 WIB
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H dan isu-isu aktual lainnya. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H dan isu-isu aktual lainnya. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota Komisi VIII DPR kembali menyampaikan kritik terhadap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait pernyataannya yang menyebut Kementerian Agama hadiah bagi Nahdlatul Ulama (NU).

Sejumlah anggota DPR meminta Yaqut menyampaikan langsung klarifikasinya soal pernyataan tersebut di hadapan para peserta rapat kerja Komisi VIII, Selasa (30/11/2021).

Kritik pertama datang dari anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, John Kenedy Azis yang meminta Menag menyampaikan klarifikasi.

Baca juga: Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

John mengatakan, rapat Komisi VIII kali ini merupakan momentum yang tepat untuk menyampaikan secara langsung kritik terhadap Menag.

"Karena memang banyak aspirasi-aspirasi atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami, atas statement-statement yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kalau kami tidak sampaikan kepada Pak Menteri dalam kesempatan yang berbahagia ini, nanti mata saya bintitan, Pak Menteri. Sebab, ini pesan yang harus saya sampaikan," kata John dalam rapat Komisi VIII dengan Menag, Selasa.

Menurut John, pernyataan Menag saat acara internal NU itu telah menyakiti hati umat Islam.

Ia pun menyayangkan apa yang telah diucapkan Yaqut terkait Kemenag merupakan hadiah untuk NU tersebut. 

Pernyataan itu masih melekat dalam ingatan publik saat Yaqut memberikan sambutannya dalam webinar bertajuk Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10/2021).

"Disampaikan oleh Pak Menteri pada waktu itu, kehadiran Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama, secara spesifik, bukan umat Islam secara keseluruhan. Banyak yang tergores, Pak Menteri, akibat daripada pernyataan Pak Menteri ini," ujar dia.

Baca juga: Hujan Kritik Setelah Menag Yaqut Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

John juga menilai, pernyataan Yaqut tersebut tendensius. Artinya, kata dia, bisa memantik polemik antar-umat Islam di se-Indonesia.

Oleh karena itu, John meminta Yaqut langsung memberikan klarifikasi terkait pernyataan Kemenag hadiah untuk NU tersebut dalam rapat di Komisi VIII.

"Notabenenya 53 orang anggota DPR di Komisi VIII, yang merupakan representatif daripada masyarakat Indonesia, saya pikir ada suatu kesempatan yang paling baik, artinya Pak Menteri mengklarifikasi atas ucapan pak menteri tersebut," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Rizal juga mengungkapkan kritik yang sama kepada Yaqut.

Menurut Rizal, atas pernyataan Yaqut itu, wajar apabila NU saat ini banyak memanfaatkan peluang di Kementerian Agama.

"Karena hadiahnya kan untuk NU. Ya, ini aspirasi, Pak Menteri. Jadi, saya sampaikan, nah pernyataan ini menurut saya, agak kontroversi," kritik Rizal.

Baca juga: Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Ia menilai, pernyataan Yaqut kontroversial karena menyebut Menteri Agama pertama justru berasal dari Muhammadiyah, yaitu M Rasjidi.

Oleh karena itu, menurut dia, apa yang disampaikan oleh Yaqut tidak pas. 

"Saya mencoba untuk mencari data sejarah, ternyata misalnya, Menteri Agama pertama itu, adalah dari Muhammadiyah yaitu Dr HM Rasjidi, dia tokoh Muhammadiyah. Jadi kalau misalnya Pak Menteri mengatakan misalnya, Menteri Agama sebelum Gus Menteri (Yaqut) itu juga bukan dari NU, dari kalangan TNI beliau (Fachrul Razi)," ucap Rizal.

Menurut Rizal, kriti ini untuk mengingatkan kepada Yaqut karena sosoknya yang merupakan pejabat publik.

Yaqut diminta untuk berhati-hati dalam menjaga setiap pernyataannya kepada publik agar tak menimbulkan perpecahan di antara umat.

Baca juga: Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

Sementara itu, saat diberikan kesempatan menjawab, Yaqut mengakui kesalahannya dan menerima segala masukan terkait pernyataan kontroversi itu.

Ia mengaku bakal berhati-hati menjaga perkataan atau pernyataannya kepada publik, meskipun hal itu disampaikan sekalipun dalam forum internal dan terbatas.

"Karena kita tahu sekarang, kamera itu bisa seenak-enaknya dan bisa beredar, semudah-mudahnya. Dinding bisa bicara, kadang-kadang bisa jadi mulut, kadang-kadang bisa jadi telinga. Tapi ya, ndak papa, ini sebagai catatan bagi kita, bahwa forum internal pun harus hati-hati," tutur Yaqut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.