Salin Artikel

Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

Sejumlah anggota DPR meminta Yaqut menyampaikan langsung klarifikasinya soal pernyataan tersebut di hadapan para peserta rapat kerja Komisi VIII, Selasa (30/11/2021).

Kritik pertama datang dari anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, John Kenedy Azis yang meminta Menag menyampaikan klarifikasi.

John mengatakan, rapat Komisi VIII kali ini merupakan momentum yang tepat untuk menyampaikan secara langsung kritik terhadap Menag.

"Karena memang banyak aspirasi-aspirasi atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kami, atas statement-statement yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kalau kami tidak sampaikan kepada Pak Menteri dalam kesempatan yang berbahagia ini, nanti mata saya bintitan, Pak Menteri. Sebab, ini pesan yang harus saya sampaikan," kata John dalam rapat Komisi VIII dengan Menag, Selasa.

Menurut John, pernyataan Menag saat acara internal NU itu telah menyakiti hati umat Islam.

Ia pun menyayangkan apa yang telah diucapkan Yaqut terkait Kemenag merupakan hadiah untuk NU tersebut. 

Pernyataan itu masih melekat dalam ingatan publik saat Yaqut memberikan sambutannya dalam webinar bertajuk Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10/2021).

"Disampaikan oleh Pak Menteri pada waktu itu, kehadiran Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama, secara spesifik, bukan umat Islam secara keseluruhan. Banyak yang tergores, Pak Menteri, akibat daripada pernyataan Pak Menteri ini," ujar dia.

John juga menilai, pernyataan Yaqut tersebut tendensius. Artinya, kata dia, bisa memantik polemik antar-umat Islam di se-Indonesia.

Oleh karena itu, John meminta Yaqut langsung memberikan klarifikasi terkait pernyataan Kemenag hadiah untuk NU tersebut dalam rapat di Komisi VIII.

"Notabenenya 53 orang anggota DPR di Komisi VIII, yang merupakan representatif daripada masyarakat Indonesia, saya pikir ada suatu kesempatan yang paling baik, artinya Pak Menteri mengklarifikasi atas ucapan pak menteri tersebut," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Rizal juga mengungkapkan kritik yang sama kepada Yaqut.

Menurut Rizal, atas pernyataan Yaqut itu, wajar apabila NU saat ini banyak memanfaatkan peluang di Kementerian Agama.

"Karena hadiahnya kan untuk NU. Ya, ini aspirasi, Pak Menteri. Jadi, saya sampaikan, nah pernyataan ini menurut saya, agak kontroversi," kritik Rizal.

Ia menilai, pernyataan Yaqut kontroversial karena menyebut Menteri Agama pertama justru berasal dari Muhammadiyah, yaitu M Rasjidi.

Oleh karena itu, menurut dia, apa yang disampaikan oleh Yaqut tidak pas. 

"Saya mencoba untuk mencari data sejarah, ternyata misalnya, Menteri Agama pertama itu, adalah dari Muhammadiyah yaitu Dr HM Rasjidi, dia tokoh Muhammadiyah. Jadi kalau misalnya Pak Menteri mengatakan misalnya, Menteri Agama sebelum Gus Menteri (Yaqut) itu juga bukan dari NU, dari kalangan TNI beliau (Fachrul Razi)," ucap Rizal.

Menurut Rizal, kriti ini untuk mengingatkan kepada Yaqut karena sosoknya yang merupakan pejabat publik.

Yaqut diminta untuk berhati-hati dalam menjaga setiap pernyataannya kepada publik agar tak menimbulkan perpecahan di antara umat.

Sementara itu, saat diberikan kesempatan menjawab, Yaqut mengakui kesalahannya dan menerima segala masukan terkait pernyataan kontroversi itu.

Ia mengaku bakal berhati-hati menjaga perkataan atau pernyataannya kepada publik, meskipun hal itu disampaikan sekalipun dalam forum internal dan terbatas.

"Karena kita tahu sekarang, kamera itu bisa seenak-enaknya dan bisa beredar, semudah-mudahnya. Dinding bisa bicara, kadang-kadang bisa jadi mulut, kadang-kadang bisa jadi telinga. Tapi ya, ndak papa, ini sebagai catatan bagi kita, bahwa forum internal pun harus hati-hati," tutur Yaqut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/30/15300251/menag-yaqut-dicecar-soal-pernyataan-kemenag-hadiah-untuk-nu-oleh-anggota-dpr

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Nasional
Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Nasional
Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Nasional
Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Nasional
Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Nasional
Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

Nasional
Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

Nasional
Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi tapi Tetap Diwaspadai

Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi tapi Tetap Diwaspadai

Nasional
Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

Nasional
Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

Nasional
Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

Nasional
Menimbang-nimbang Capres Eksternal Koalisi Indonesia Bersatu

Menimbang-nimbang Capres Eksternal Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pesan Moeldoko Soal Lepas Masker | Prinsip Politik Ridwan Kamil

[POPULER NASIONAL] Pesan Moeldoko Soal Lepas Masker | Prinsip Politik Ridwan Kamil

Nasional
Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.