Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Kompas.com - 29/11/2021, 21:10 WIB
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani KOMPAS/EKA PANGESTU TANDIOPolitisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, poros ketiga diperlukan dalam kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Poros ketiga diperlukan untuk menghindari adanya keterbelahan publik apabila hanya ada dua poros partai dalam kontestasi tersebut.

"Karena kita sudah belajar dari pengalaman 2014, 2019, begitu koalisi hanya dua maka keterbelahan masyarakat akan terjadi dengan tajam," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca juga: Sama-sama Tak Bisa Usung Capres, PAN Sambut Ajakan PPP Bentuk Poros Ketiga

Arsul menyampaikan hal itu ketika ditanya soal potensi kerja sama PDI-P dan Gerindra membentuk koalisi menjelang Pilpres.

Menurut dia, PDI-P menjadi satu-satunya partai yang dapat mencalonkan presiden karena memenuhi presidential threshold.

Hanya saja, untuk mencapai cita-cita ideal yaitu negara dan bangsa ini tidak bisa diurus hanya oleh satu partai atau satu pihak saja, maka PDI-P membangun koalisi atau komunikasi dengan partai lain, termasuk Partai Gerindra.

"Karena itu saya yakin bahwa koalisi ya, dalam rangka memenuhi minimal 115 kursi untuk bisa mengusung paslon itu adalah sebuah keniscayaan," ucapnya.

Baca juga: Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Arsul berpandangan, tak hanya PPP yang mendorong adanya poros ketiga, tetapi juga partai lainnya akibat tak bisa mencalonkan presiden maupun calon wakil presiden sendiri karena terhalang PT.

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR itu berpendapat tetap ada konsekuensi yang harus ditanggung terkait pelaksanaan Pilpres 2024 jika ada poros ketiga.

Menurut dia, apabila ada lebih dari dua pasangan calon, maka berpotensi menimbulkan Pilpres 2024 lebih dari satu putaran.

"Tetapi itu lebih baik daripada energi lelah, cost kita baik secara sosial maupun secara finansial juga menjadi tinggi, untuk meredam, untuk memadamkan keterbelahan untuk menyambungkan kembali kesatuan dan persatuan kita," ucap Arsul.

Baca juga: Prediksi Tiga Poros pada Pemilu 2024, PPP Tertarik Dekati Nasdem dan PAN

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Nasional
Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Nasional
Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Nasional
Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Nasional
KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

Nasional
Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

Nasional
Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.