Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Kompas.com - 29/11/2021, 12:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh atas peristiwa bentrok antara aparat TNI dan Polri yang kembali terjadi.

Hal ini disampaikan Arsul merespons peristiwa bentrok antara anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) di Timika, Papua, Sabtu (27/11/2021).

"Kami di Komisi III meminta agar Panglima TNI dan Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kasus-kasus konflik fisik antara personil TNI dan Polri yang terjadi tersebut," kata Arsul saat dihubungi, Senin (29/11/2021).

Arsul menuturkan, evaluasi tersebut paling tidak mesti mencakup pemetaan penyebab bentrokan-bentrokan yang telah terjadi.

Baca juga: Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Misalnya, apakah bentrokan tersebut timbul semata-mata karena alasan personal antarkelompok di lapangan atau ada alasan lain seperti masalah kesejahteraan.

"Selanjutnya dari evaluasi tersebut masyarakat tentu ingin mendengar bagaimana langkah-langkah antisipasi ke depannya, serta ketegasan sanksi yang perlu disosialisasikan kepada seluruh personel TNI dan Polri," ujar Arsul.

Politikus PPP itu yakin, ada titik- titik permasalahan yang sama di antara kasus-kasus bentrok yang selama ini sudah terjadi.

"Nah titik-titik taut ini yang memerlukan pemecahan seksama untuk mencegah bentrokan di masa yang akan datang," kata dia.

Ia juga mendorong Andika dan Listyo untuk membangun sinergi TNI-Polri yang lebih baik dengan memperbaiki manajemen relasi personel antarkedua institusi setelah evaluasi menyeluruh telah dilakukan.

Baca juga: Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Diberitakan, pajurit Kopassus yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Nanggala terlibat keributan dengan personel Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Amole di Timika, Papua, Sabtu.

Keributan itu terjadi di lokasi Ridge Camp Pos RCTU Mile 72, tepatnya di depan Mess Hall, Timika.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri memastikan, bentrokan ini hanya sekadar salah paham.

"Tidak ada bentrok itu, salah paham saja. Sudah diselesaikan, sudah berdamai. Nanggala juga kan itu di bawah kapolda, karena di bawah Operasi Nemangkawi. Amule juga sama di bawah kapolda, sudah diselesaikan langsung," kata Mathius dikutip dari Tribunnews.com, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com