Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Demi Capai Tujuan SDGs Desa, Kemendesa PDTT Lakukan Pendataan Besar-besaran

Kompas.com - 26/11/2021, 19:13 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan (PDP) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Sugito mengatakan, pihaknya telah menyusun Sustainable Development Goals (SGDs) Desa.

SDGs Desa merupakan upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, berisi penyederhanaan tujuan, pelokalan sasaran di desa-desa, dan penyesuaian indikator tujuan.

Rencana aksi ini disusun agar menjadi pembangunan yang dilakukan lebih konkret, fokus, mudah dicapai, mudah diukur, dan realistis dari SDGs 2030.

“17 SDGs Global yang ditetapkan telah dilokalkan Kemendesa PDTT pada 18 SDGs Desa dengan menambahkan tujuan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif,” ujarnya.

Dia mengatakan itu dalam acara ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (AMMRDPE) yang digelar secara virtual, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: Gerakkan Ekonomi Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan ISSF

Sugito mengungkapkan, dalam upaya mencapai tujuan yang tercapai dalam SDGs Desa, Kemendesa PDTT telah melakukan pendataan desa secara besar-besaran secara komprehensif by name by address.

“Data ini kemudian dijadikan sebagai patokan untuk melakukan rencana aksi sesuai dengan tujuan SDGs Desa. Dengan demikian, rencana aksi benar-benar masalah di lapangan dan tepat sasaran,” katanya saat mewakili Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar.

Data per Jumat (25/11/2021) menyebutkan, 1.604.643 relawan telah bergerak melakukan pendataan dan berhasil mendata 82 persen warga desa dan 92 persen data keluarga dari total 74.961 desa.

Ketika capaian 2021 dibandingkan dengan target 2030, munculah rencana aksi kegiatan SDGs Desa yang diketahui menyumbang 74 persen dari capaian SDGs nasional.

Pada kesempatan itu, Sugito juga menyampaikan, Indonesia siap berbagi pengalaman dengan negara lain dalam mengimplementasikan SDGs Desa sebagai basis data dalam pembangunan desa.

Baca juga: Perkuat Pengarsipan di Desa, Kemendesa PDTT Disebut Gus Halim Bakal Gandeng ANRI

“Indonesia juga menyambut baik kesempatan untuk lebih meningkatkan peta jalan SDGs Desa dan siap untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik kami dalam implementasinya,” ujarnya.

Dia yakin bahwa SDGs Desa dapat menjadi salah satu referensi dalam memandu semua pemangku kepentingan pada arah dan target agenda 2030, terutama untuk memastikan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Lebih dari itu, Sugito mengatakan, Pemerintah Indonesia meyakini konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kunci kebangkitan negara-negara ASEAN dari dampak pandemi Covid-19.

“Indonesia sangat meyakini bahwa pembangunan perdesaan yang berkelanjutan dapat memainkan peran utama bagi sebagian besar Negara Anggota ASEAN berjuang melalui pandemi ini,” ungkapnya.

Adapun, SDGs Desa telah diperkenalkan dan dianggap menarik bagi organisasi internasional termasuk International Fund for Agricultural Development (IFAD). Organisasi ini bahkan siap berbagi konsep SGDs Desa kepada sejumlah negara.

Baca juga: Apresiasi SDGs Desa, IFAD: Tidak Ada Negara Lain yang Bisa Melokalkan Konsep Ini

Hal tersebut pun disambut baik Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Menurutnya, sebelum mengenalkan SGDs Desa ke kancah internasional, dia ingin fokus membuktikan keberhasilan program itu di dalam negeri.

“Pasti kami ingin sharing ke semua pihak, maka kita sampaikan ke beberapa pihak, meski di sisi lain saya harus tunjukkan dulu konsepnya dan proses implementasinya. Supaya apa yang disampaikan tidak hanya angan-angan saja,” jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com