Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Ingatkan Penangkapan Teroris Harus Berdasarkan Fakta yang Kuat

Kompas.com - 24/11/2021, 14:03 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan aparat kepolisian dalam hal ini Densus 88 untuk tidak asal-asalan saat melakukan penangkapan teroris.

Menurut dia, teroris yang ditangkap harus jelas faktanya dan duduk perkaranya. Apabila memang bersalah perkaranya harus ditangani dengan adil.

"Harus kuat dasar dan faktanya. Dan kalau ada yang ditangkap dan tertangkap maka mereka juga jangan ditahan berlama-lama tapi proses dan bawa ke pengadilan untuk diadili secepatnya dan dengan seadil-adilnya sehingga jelas duduk perkaranya," kata Anwar melalui keterangan tertulis, Rabu (24/11/2021).

Baca juga: Wapres Sebut MUI Partner Pemerintah dalam Menanggulangi Terorisme

Anwar mengatakan, tidak masalah apabila ada teroris yang ditangkap karena terbukti melakukan kesalahan.

Namun, ia menggaris bawahi jangan sampai orang yang tidak bersalah nantinya juga asal ditangkap dan diperlakukan tidak semestinya.

"Kalau mereka salah ya silakan dipenjara tapi kalau mereka tidak salah ya kita jangan menzaliminya," ujarnya.

"Mereka adalah juga anak-anak bangsa seperti kita juga yang cinta dan merasa bertanggungjawab terhadap kehidupan dan perjalanan bangsanya," lanjut dia.

Selain itu, kata Anwar, masalah yang tidak kalah penting untuk diselesaikan adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia.

Menurut dia, KKN di Tanah Air sudah semakin menjamur dan meresahkan sehingga harus segera ditangani aparat yang berwajib.

Baca juga: Tanggapi Tuntutan Pembubaran MUI, Wapres Maruf Amin: Tidak Rasional

"Oleh karena itu kepada pihak kepolisian, jaksa dan KPK kita himbau dan harapkan agar mereka jangan diam dan melempem saja," ungkapnya.

Anwar juga meminta aparat terkait untuk tidak hanya membidik sasaran kasus kecil tapi harus bisa membongkar dan menangkap tokoh dan gembong orang yang sudah sangat merugikan negara dan rakyatnya.

Kata dia, hal itu penting kita lakukan agar negeri kita ini bersih dari hal-hal yang merusak dan mengancam persatuan dan kesatuan serta eksistensi bangsa dan negara kita kedepannya.

"Kita harus kembali kepada semangat reformasi yang kita dengungkan dan perjuangkan dahulu yaitu memerangi dan membongkar KKN sampai ke akar-akarnya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com