Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Belanja daerah akan mengakibatkan uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga juga akan meningkat," tutur Tito, dikutip dari keterangan pers resminya, Senin (22/11/2021).

Selain itu, kata dia, belanja APBD pun dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

“Percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tumbuh sebesar lima persen pada akhir 2021,” katanya.

Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021 bersama Menteri Keuangan dan pemda melalui video conference, Senin.

Tito menerangkan, dibutuhkan dukungan dari berbagai komponen untuk mencapai target itu, salah satunya pemda, seperti melalui realisasi belanja APBD.

Baca juga: Jokowi: Sudah Mau Desember, Percepat Realisasi APBN dan APBD

Dia pun akan melakukan monitoring dan evaluasi ihwal realisasi APBD setiap minggunya untuk mendorong percepatan realisasi APBD.

Bahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut.

Lebih lanjut, Tito juga mengapresiasi pemda yang mampu merealisasikan APBD TA 2021 dengan capaian tinggi.

Beberapa provinsi dengan nilai persentase realisasi pendapatan APBD TA 2021 tertinggi itu, di antaranya Sumatera Barat (Sumbar), Gorontalo, Riau, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sulawesi Tenggara (Sulteng), Kalimantan Barat (Kalbar), Jambi, Lampung, Maluku Utara (Malut), dan lainnya.

“Di atas 80 persen itu Provinsi Sumbar, terima kasih banyak, pendapatannya 88,97 persen, mudah-mudahan nanti di akhir tahun bisa melebihi itu," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Defisit APBN Turun Jadi 4,7 Persen pada Tahun Depan 

Kemudian, kabupaten dengan persentasi realisasi pendapatan APBD tertinggi TA 2021, yaitu Sintang, Gayo Lues, Bojonegoro, Bengkalis, Mimika, Kutai Timur, Kudus, Kotawaringin Barat, Purworejo, Gunung Mas.

“Kita melihat ada kabupaten yang pendapatannya bagus, seperti yang tergambar, Kabupaten Sintang itu 128,56 persen. Ini juga kami lagi mencari tahu dari mana pendapatannya bisa melebihi 100 persen. Ini luar biasa,” jelasnya.

Selanjutnya, kota dengan persentase realisasi pendapatan APBD tertinggi TA 2021, yaitu Semarang, Magelang, Blitar, Payakumbuh, Tangerang Selatan, Tomohon, Solok, Tarakan, Metro, Denpasar, dan beberapa kota lainnya.

Tito menuturkan, terdapat daerah-daerah dengan capaian realisasi belanja yang tinggi dan rendah.

“Mungkin ada kontrak-kontrak yang memang harus dibayarkan pada akhir tahun. Mudah-mudahan itu. Silakan digunakan. Silakan untuk dibayarkan sesuai aturan,” harapnya.

Baca juga: Hadiri Konferensi Polwan Sedunia di Labuan Bajo, Ini Harapan Mendagri Tito Karnavian

Sebagai informasi, beberapa provinsi dengan realisasi belanja tertinggi lainnya, yakni Gorontalo, Kalimantan Selatan (Kalsel), Banten, Jawa Tengah (Jateng), Lampung, Kalimantan Tengah (Kalteng), Sulawesi Tengah (Sulteng), Sumatera Utara (Sumut), DIY, dan beberapa provinsi lainnya.

Sedangkan untuk provinsi dengan realisasi belanja terendah, yaitu Papua, Sulawesi Barat (Sulbar), Papua Barat, Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Utara (Kalut), Aceh, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), beberapa daerah lainnya.

Kemudian, untuk kabupaten dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Sukabumi, Lanny Jaya, Pati, Aceh Tengah, Pulau Morotai, Purworejo, Tojo Una-Una, Way Kanan, Alor, Grobogan, dan lainnya.

Setelah itu, untuk kabupaten dengan realisasi belanja terendah, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, dan lainnya.

Untuk kota dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Ternate, Sukabumi, Metro, Kotamobagu, Tanjung Pinang, Banda Aceh, Bima, Tidore Kepulauan, Batam, Mataram, dan lainnya.

Lalu, kota dengan realisasi belanja terendah, yakni Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, dan lainnya.