Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas BLBI Terima Tanah Seluas 100 Hektar dari Debitur di Minahasa

Kompas.com - 22/11/2021, 11:51 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, debitur bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) PT Lucky Star Navigation Corp telah menyerahkan tanah seluas 100 hektar kepada pemerintah.

Tanah seluas 100 hektar tersebut berada di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

"Sebagai bagian pelunasan kewajiban dari debitur PT Lucky Star Navigation Corp," ujar Mahfud, dalam konferensi pers, Senin (21/11/2021).

Mahfud juga mengungkapkan bahwa pemerintah berencana melelang aset properti yang telah dikuasai secara fisik oleh Satgas BLBI dari debitur yang berbeda.

Baca juga: Daftar Aset Mbak Tutut yang Akan Disita BLBI setelah Tommy Soeharto

Aset tersebut berlokasi di Blok B, Taman Buah, Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, Banten dengan total luas 37.779 meter persegi.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pengembalian hak tagih negara dan memastikan aset BLBI dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah.

Selain itu, Satgas BLBI juga akan menyerahkan aset eks BLBI sebagai hibah kepada Pemerintah Kota Bogor dan kepada tujuh kementerian/lembaga negara dengan Penetapan Status Penggunaan (PSP), Kamis (25/11/2021).

Ketujuh kementerian/lembaga tersebut meliputi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Keuangan, Kementerian Agama (Kemenag), Polri, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Baca juga: PUPN Urus Rp 76,89 Triliun Piutang Negara, Rp 30 Triliun dari Kasus BLBI

"Seluruh aset yang bernilai Rp 492 miliar ini akan digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi dari kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat," kata Mahfud.

Seperti diketahui, pada 1997-1998 Indonesia mengalami krisis keuangan yang menyebabkan banyak bank mengalami kesulitan.

Kemudian pemerintah dipaksa untuk melakukan penjaminan atau blanket guarantee kepada seluruh bank di Indonesia.

Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, maka Bank Indonesia (BI) menggelontorkan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan.

Baca juga: Aset Disita Satgas BLBI, Kok Tommy Soeharto Masih Bisa Bangun Proyek?

Bantuan likuiditas itu dibiayai dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh pemerintah.

Sampai saat ini, SUN masih dipegang oleh BI. Dalam situasi itu, banyak bank mengalami penutupan, penggabungan (merger), bahkan akuisisi.

Pemerintah merinci, setidaknya ada 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban pembayaran utang kepada negara.

Secara keseluruhan, besaran utang yang ditagih kepada para obligor dan debitur BLBI adalah senilai Rp 110,45 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pihak Pegi Setiawan Laporkan Penyidik Polda Jabar ke Propam, Polri: Kami Tak Jawab Dulu

Pihak Pegi Setiawan Laporkan Penyidik Polda Jabar ke Propam, Polri: Kami Tak Jawab Dulu

Nasional
Penculikan Aktivis 98 dan Para Orangtua yang Wafat dalam Penantian...

Penculikan Aktivis 98 dan Para Orangtua yang Wafat dalam Penantian...

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

[POPULER NASIONAL] PDI-P Ingin Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta | Jemaah Haji Plus Asal Jakarta Terkatung-katung di Mina

Nasional
Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com