Mal Pelayanan Publik Permudah Masyarakat, Wapres Minta Sumut Segera Hadirkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara untuk segera mendirikan mal pelayanan publik (MPP).

Ma'ruf mengatakan, MPP dibutuhkan agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan melalui satu pintu.

"Saya dengar di Sumatera Utara ini belum ada MPP di kabupaten/kota. Oleh karena itu kami imbau supaya secara kelembagaan ini (MPP) dibentuk di semua kabupaten/kota," ujar Ma'ruf Aminsaat memimpin rapat di rumah dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Rabu (17/11/2021), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Kunjungan ke Aceh, Maruf Amin Tekankan Pemanfaatan Teknologi Digital Pelayanan Publik

Menurut Ma'ruf, salah satu fokus kerja pemerintah saat ini adalah mengakselerasi reformasi birokrasi.

MPP merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan akslerasi tersebut sehingga seluruh pemerintah daerah harus memiliki MPP.

"Kalau sudah ada, tentu peningkatan pelayanan harus terus dilakukan penyempurnaan. Apabila ada berbagai hambatan supaya disampaikan sehingga terus disempurnakan baik yang menyangkut regulasi maupun prosedur," kata Ma'ruf.

Di samping itu, Ma'ruf juga menekankan pentingnya optimalisasi teknologi digital dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Baca juga: Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Dia mengharapkan agar pelayanan publik yang dihasilkan bisa baik, cepat, mudah, sederhana, kompetitif, dan masif.

"Ini kita harapkan menjadi wajah pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada publik," ucap dia.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, pihaknya siap untuk mendirikan MPP untuk mendukung keberhasilan akselerasi reformasi birokrasi di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya, dia mengaku harus ada pembelajaran terlebih dahulu secara lebih dalam.

"Ini juga perlu pembelajaran secara terus menerus dan harus benar-benar kita fokus," kata Edy.