Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Datang Mediasi, Haris Azhar Dituding Kuasa Hukum Luhut Tak Punya Iktikad Baik

Kompas.com - 15/11/2021, 14:17 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Juniver Girsang, menuding aktivis Haris Azhar tidak datang proses mediasi yang jadwalnya ia minta sendiri.

Juniver menyebutkan, pihaknya meminta proses mediasi dilakukan pada Kamis (11/11/2021) pekan lalu. Namun, Haris Azhar berhalangan karena tidak berada di Jakarta.

Kemudian, proses itu akhirnya dijadwalkan ulang hari ini, Senin (15/11/2021), tetapi Direktur Lokataru itu diketahui absen.

“Malahan yang perlu kita sampaikan, waktu (mediasi) Senin yang minta Haris Azhar,” ucap Juniver kepada Kompas.com.

Ia menceritakan, setelah jadwal mediasi diganti, Luhut langsung dihubungi untuk meluangkan waktu.

“Klien kami Pak Luhut, sesuai undangan kepolisian, sudah hadir. Ternyata Haris Azhar dan Fatia tidak datang dengan tidak memberikan alasan,” kata Juniver.

Baca juga: Kuasa Hukum Luhut Sebut Haris Azhar dan Fatia Tak Hadiri Proses Mediasi Tanpa Alasan

Ia merasa Haris dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti telah menunjukkan iktikad tidak baik lantaran tidak hadir.

“Bayangkan seorang Luhut Binsar Pandjaitan yang begitu sibuk untuk urusan negara menyempatkan waktunya untuk hadir dalam proses ini,” tutur dia.

“Sementara dari pihak Haris Azhar dan Fatia tidak menghormati dan menghargai waktu yang sudah ditentukan kepolisian,” jelas Juniver.

Juniver menegaskan, dengan ketidakhadiran dua aktivis itu maka proses mediasi telah gagal dan perkara akan tetap dilanjutkan ke meja hijau.

“Nanti kita lihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Klien kami (Luhut) menyatakan siap hadir di persidangan dan proses lebih lanjut,” terang dia.

Diketahui Luhut melaporkan Haris dan Fatia atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya, 22 September 2021.

Laporan itu diajukan Luhut karena merasa difitnah ikut terlibat dalam proyek tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Baca juga: Mediasi Kasus Pencemaran Nama Baik Gagal, Luhut Bakal Gugat Haris Azhar dan Fatia Rp 100 Miliar

Dugaan Luhut terlibat disampaikan oleh Haris dan Fatia dalam tayangan di akun YouTube Haris Azhar.

Luhut sebelumnya telah melayangkan dua kali somasi untuk Haris dan Fatia, tetapi karena permintaan maaf tak kunjung diberikan, akhirnya keduanya dilaporkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com