Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Buka Pintu buat Ganjar Pranowo, Demokrat Masih Fokus Konsolidasi

Kompas.com - 12/11/2021, 16:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya masih belum fokus pada agenda konsolidasi internal alih-alih membicarakan Pemilihan Presiden 2024.

Hal itu ia sampaikan saat dimintai tanggapan mengenai pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid yang menyebut bahwa Partai Golkar membuka peluang untuk mencalonkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Itu jika Ganjar tak diusung PDI-P.

"Bagi Partai Demokrat, hingga kini masih berfokus dan memprioritaskan pada agenda konsolidasi internal dan kerja-kerja nyata membantu meringankan beban rakyat akibat pandemi Covid-19," kata Kamhar saat dihubungi, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Golkar Buka Pintu bagi Ganjar, PDI-P Dinilai Perlu Hati-hati

Kamhar mengatakan, kesuksesan Pemilu 2024 merupakan hilir yang hendak dituju oleh Partai Demokrat. Namun, saat ini, partainya mesti berbenah terlebih dahulu di sisi hulu dan tengah agar Demokrat memperoleh capaian yang optimal.

Ia melanjutkan, Demokrat menghargai sikap politik Partai Golkar di atas. Menurut dia, hal itu sepenuhnya kedaulatan partai berlambang pohon beringin itu untuk menentukan calon yang akan diusung pada Pilpres 2024.

"Termasuk pilihan mitra koalisinya. Karena semua partai pada dasarnya akan menempatkan kepentingan strategisnya masing-masing dalam merespon dinamika politik 2024," kata Kamhar.

Di samping itu, Kamhar mengusulkan agar ada perubahan presidential treshold supaya ada lebih banyak pasangan calon yang berlaga pada Pilpres 2024.

Ia mengatakan, jika pilpres kembali hanya diikuti dua pasangan calon, pembelahan di masyarakat bisa semakin mengkristal dan rakyat akan mendapat pilihan yang terbatas .

"Karenanya Partai Demokrat berpandangan agar seluruh partai yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu pada 2024 nanti berhak mengajukan paslon (pasangan calon)," ujar Kamhar.

"Ini akan memberi kesempatan tampilnya calon-calon pemimpin terbaik untuk negeri ini dan rakyat terhindar dari pembelahan seperti pemilu sebelumnya," sambung dia.

Baca juga: Nurdin Halid: Kalau Ganjar Pranowo Tak Dapat Tempat di Partainya, Golkar Terbuka

Sebelumnya, Nurdin mengungkapkan, partainya membuka peluang untuk mencalonkan Ganjar pada Pilpres 2024 jika Ganjar tidak dicalonkan oleh PDI-P.

Namun, ia tidak mengungkapkan apakah Ganjar akan dicalonkan sebagai presiden atau menjadi wakil presiden mendampingi Ketua Umum Partai Golkar yang akan diusung sebagai presiden.

"Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Apakah nomor satu atau nomor dua, itu soal nanti, kan Pak Airlangga tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil," kata Nurdin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com