Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukcapil Sebut Ada 5 Strategi "Digital Government" Berbasis Data Kependudukan

Kompas.com - 12/11/2021, 15:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya mendorong terciptanya transformasi tata kelola pemerintahan melalui pendekatan digital government berbasis kependudukan.

Dia menyebutkan, setidaknya ada lima strategi kunci untuk mendorong terciptanya digital government berbasis data kependudukan.

"Pertama, yang harus kita lakukan adalah pengembangan SDM," kata Zudan dilansir dari keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Kemendagri Tegur Dinas Dukcapil yang Tolak Warga Rekam-Cetak E-KTP di Luar Domisili

Kedua, perlu adanya political will yang kuat dari seluruh stakeholder untuk menjaga keberlanjutan program digitalisasi pemerintahan, khususnya untuk program yang fondasi-fondasinya telah terbentuk.

Zudan mencontohkan penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang tidak boleh diganti, tapi perbaikannya dilakukan terus-menerus.

Ketiga, perlu adanya kesadaran bersama antar masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk membangun suatu ekosistem pemerintahan digital.

"Digital government hanya dapat terwujud bila ekosistemnya mumpuni," ujar Zudan.

Baca juga: Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Keempat, perlu adanya integrasi data lintas sektor dengan Dukcapil selaku pengelola big data kependudukan Indonesia sebagai integratornya.

Integrasi data tersebut menurut Zudan dilakukan secara bertahap.

"Misalnya, kebijakan berbagi-pakai data dengan berbagai lembaga pengguna lintas sektor, mulai dari pelayanan publik, pembangunan demokratisasi, perencanaan/pembangunan, termasuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal," ujar Zudan.

Terakhir, diperlukan adanya kesadaran bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mau mengimplementasikan program nasional Satu Data Indonesia dan Satu Data Kependudukan.

"Saatnya kita mengimplementasikan one data policy, dan sekaligus di dalamnya satu data kependudukan untuk semua keperluan," kata dia.

Baca juga: Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com