Luhut: Pelonggaran PPKM Sebabkan Mobilitas Masyarakat Meningkat Tajam

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai sektor beberapa waktu belakangan berakibat pada peningkatan mobilitas masyarakat.

Ia meminta seluruh pihak mewaspadai hal ini lantaran peningkatan mobilitas bisa berakibat pada lonjakan kasus virus corona.

“Terkait relaksasi PPKM yang terus dilakukan oleh pemerintah berdampak kepada kenaikan mobilitas yang cukup tinggi hingga di atas baseline,” kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (8/11/2021).

Baca juga: PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Akankah Diperpanjang Lagi?

“Peningkatan ini harus diwaspadai, karena masih ada 34 persen kabupaten/kota di Jawa Bali yang mobilitasnya cukup tinggi namun tingkat vaksinasinya belum mencapai target,” tuturnya.

Peningkatan mobilitas masyarakat ini disertai dengan menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan di sejumlah tempat.

Di Bali misalnya, beach club dan bar beroperasi tanpa pembatasan kapasitas, tidak ada physical distancing, tidak ada screening melalui PeduliLindungi, dan tidak ada penekanan dari pihak pengelola untuk menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas.

Sementara di Bandung, beberapa bar dan klub malam masih beroperasi di luar ketentuan di antaranya melebihi batas aturan jam operasional, batas kapasitas maksimum, dan mengabaikan ketentuan screening Peduli Lindungi.

“Untuk itu, saya meminta kepada Forkompimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) setempat di wilayah tersebut dan wilayah lain juga agar memberikan tindakan tegas kepada segala bentuk pelanggaran yang ada dan tidak bermain-main dengan membiarkan hal semacam ini terjadi,” ucap Luhut.

Luhut mengingatkan bahwa lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah negara terjadi akibat melemahnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Ia pun mengungkap, terjadi tren kenaikan kasus Covid-19 di Jawa-Bali dalam 7 hari terakhir. Kenaikan kasus terjadi di 43 dari 128 kabupaten/kota di Jawa-Bali atau 33,6 persen daerah.

Baca juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 22 November, Tak Ada Provinsi Level 3 dan 4

Merespons hal tersebut, pemerintah bakal mengumpulkan pemerintah daerah di 43 kabupaten/kota itu untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan.

Namun demikian, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona.

“Saya tentunya tidak bosan mengajak agar kita semua terus memanjatkan doa sekaligus berupaya untuk tidak lengah dalam penerapan protokol kesehatan,” kata Koordinator PPKM Jawa-Bali itu.